Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Kemendagri untuk Pastikan Pemerintahan di Sulteng Tetap Berjalan

Kompas.com - 01/10/2018, 21:45 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan, Kemendagri akan memberikan pendampingan kepada jajaran pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tak tertunda.

“Tim baru akan turun Selasa (2/10/2018) pagi untuk mengidentifikasi seluruh pelayanan publik yang terhambat atau tidak berfungsi karena terkena dampak gempa,” kata Soni kepada Kompas.com, Senin (1/10/2018).

Kemendagri perlu memastikan roda pemerintahan di Sulawesi Tengah tetap berjalan pasca-bencana gempa dan tsunami.

Baca juga: Besok, Tim Kemendagri Terjun ke Palu untuk Pulihkan Roda Pemerintahan

Soni mengatakan, Kemendagri juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait agar penanganan tanggap darurat bencana berjalan efektif.

“Memastikan melalui koordinasi BNPB atau Basarnas, evakuasi korban dapat dilakukan dengan tuntas hingga penyerahan kepada keluarga korban atau proses pemakaman umum,” kata Soni.

Tugas utama Kemendagri, lanjut dia, melakukan pendataan fasilitas publik yang tidak berfungsi di sejumlah tempat (desa, kecamatan, dan kota) serta fasilitas percepatan pelayanan administrasi pemerintahan.

Soni mengatakan, saat ini Kemendagri melakukan identifikasi terkait korban khususnya PNS serta pemetaan daerah yang terdampak bencana gempa dan tsunami yang telah mengganggu akses pelayanan publik.

Baca juga: Kemendagri Bangun Posko untuk Jamin Pelayanan kepada Masyarakat Palu

“Kemendagri koordinasi bantuan dengan daerah lain di Palu, serta memetakan wilayah terdampak gempa yang mengganggu akses pelayanan publik,” kata Soni.

Sejak gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang dan tsunami melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Jumat (28/9/2018) pukul 17.02, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah.

Hingga Senin (1/10/2018) pukul 13.00 WIB, tercatat 844 orang meninggal dunia, 90 orang hilang, serta 632 luka berat dan dirawat di rumah sakit. Selain itu, ada 48.025 jiwa mengungsi di 103 titik di Kota Palu.

.

.

USGS (DIOLAH), LAKSONO HARI W Gempa di Indonesia pada 1968-September 2018

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com