JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan, Kemendagri akan memberikan pendampingan kepada jajaran pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tak tertunda.
“Tim baru akan turun Selasa (2/10/2018) pagi untuk mengidentifikasi seluruh pelayanan publik yang terhambat atau tidak berfungsi karena terkena dampak gempa,” kata Soni kepada Kompas.com, Senin (1/10/2018).
Kemendagri perlu memastikan roda pemerintahan di Sulawesi Tengah tetap berjalan pasca-bencana gempa dan tsunami.
Baca juga: Besok, Tim Kemendagri Terjun ke Palu untuk Pulihkan Roda Pemerintahan
Soni mengatakan, Kemendagri juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait agar penanganan tanggap darurat bencana berjalan efektif.
“Memastikan melalui koordinasi BNPB atau Basarnas, evakuasi korban dapat dilakukan dengan tuntas hingga penyerahan kepada keluarga korban atau proses pemakaman umum,” kata Soni.
Tugas utama Kemendagri, lanjut dia, melakukan pendataan fasilitas publik yang tidak berfungsi di sejumlah tempat (desa, kecamatan, dan kota) serta fasilitas percepatan pelayanan administrasi pemerintahan.
Soni mengatakan, saat ini Kemendagri melakukan identifikasi terkait korban khususnya PNS serta pemetaan daerah yang terdampak bencana gempa dan tsunami yang telah mengganggu akses pelayanan publik.
Baca juga: Kemendagri Bangun Posko untuk Jamin Pelayanan kepada Masyarakat Palu
“Kemendagri koordinasi bantuan dengan daerah lain di Palu, serta memetakan wilayah terdampak gempa yang mengganggu akses pelayanan publik,” kata Soni.
Sejak gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang dan tsunami melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Jumat (28/9/2018) pukul 17.02, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah.
Hingga Senin (1/10/2018) pukul 13.00 WIB, tercatat 844 orang meninggal dunia, 90 orang hilang, serta 632 luka berat dan dirawat di rumah sakit. Selain itu, ada 48.025 jiwa mengungsi di 103 titik di Kota Palu.
.
.