Kompas.com - 01/10/2018, 10:04 WIB
Foto udara kerusakan di Perumnas Balaroa akibat gempa bumi yang mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). Gempa bermagnitudo 7,4 mengakibatkan ribuan bangunan rusak dan sedikitnya 420 orang meninggal dunia. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOFoto udara kerusakan di Perumnas Balaroa akibat gempa bumi yang mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). Gempa bermagnitudo 7,4 mengakibatkan ribuan bangunan rusak dan sedikitnya 420 orang meninggal dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menuturkan, Kemendagri akan menerjunkan tim untuk menangani lumpuhnya roda pemerintahan di pemerintah daerah yang terkena dampak bencana gempa dan tsunami di kabupaten Donggala dan kota Palu, Jumat (28/9/2018).

Bahtiar mengatakan, Mendagri Tjahjo Kumolo telah mengintruksikan kepada jajaran di Kemendagri untuk memberikan pendampingan kepada pemda dalam memberikan pelayanan masyarakat untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tak tertunda.

"Besok Selasa (2/10/2018) rencana tim turun untuk melihat kendala langsung di lapangan," ujar Bahtiar melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Senin (1/10/2018).

Bahtiar mengungkapkan Mendagri juga telah memberi surat edaran untuk daerah menyatakan darurat bencana, karena dalam kondisi ini pemerintah daerah dalam keadaan bencana bisa untuk menggunakan dana angarannya dalam keadaan darurat.

Baca juga: 5 Fakta Gempa dan Tsunami Palu: Rebutan Makanan, Fenomena Tanah Bergerak, dan 832 Korban Jiwa

Bahtiar menambahkan, saat ini pihaknya terus menginventarisir jumlah kabupaten dan kecamatan di Palu yang lumpuh akibat bencana gempa dan tsunami.

“Kan banyak menjadi korban. Kemendagri masih mendata jumlah aparat yang menjadi korban, kan saat ini belum kelihatan berapa misalnya di Pemda Palu, Kabupaten Donggala, serta Pemerintahan provinsi Sulawesi Tengah,” kata Bahtiar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Tetapi prinsip-prinsip pemerintahan harus berjalan oleh karena tugas kita membantu tugas pemda provinsi, pemda kabupaten kita setempat dalam hal pelayanan-pelayanan tertentu, misalnya KTP dari tim Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatn Sipil) nanti dicek lagi di kecamatan,” sambung Bahtiar.

Baca juga: BNPB Kesulitan Dapat Laporan dari 3 Lokasi Terdampak Gempa dan Tsunami di Sulteng

Sebelumnya, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan tsunami yang terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018).

Selain itu, gempa juga menyebabkan gelombang tsunami yang terjadi di Pantai Palu dengan ketinggian 0,5 sampai 1,5 meter, pantai Donggala kurang dari 50 sentimeter, dan Pantai Mamuju dengan ketinggian 6 sentimeter.

Data hingga Minggu (30/9/2018) siang, korban tewas akibat gempa dan tsunami ini bertambah menjadi 832 orang.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.