Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Korban Diimbau Tak Berbondong-bondong Pergi ke Palu

Kompas.com - 01/10/2018, 18:43 WIB
Kristian Erdianto,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus anggota Komisi III DPR Abdul Kadir Karding mengimbau masyarakat agar tak memaksakan untuk pergi ke Palu dan mencari keluarganya yang menjadi korban gempa dan tsunami.

Pasalnya situasi di Palu saat ini serba terbatas, dari mulai akses jalan, jaringan telekomunikasi, hingga bahan kebutuhan pokok.

"Di Palu itu kan justru keadannya sulit, cari makan susah. Disarankan tidak usah ke Palu. Saya minta tidak usah ke Palu, kita berdoa saja dan cari dana (bantuan)," kata Karding saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/10/2018).

Ia menuturkan, banyak masyarakat pedesaan yang pergi ke Palu untuk mencari keluarganya yang menjadi korban gempa di Palu.

Baca juga: Gempa Palu Sebabkan 2,491 Rumah di 2 Perumahan Ambles

Menurut Karding, Palu sebagai salah satu wilayah perkotaan di Sulawesi Tengah memang padat penduduk karena menjadi target urbanisasi oleh warga desa untuk mencari kerja dan bersekolah.

"Sekarang rata-rata di Palu itu banyak urbanisasi ya. Banyak orang-orang desa yang ada di Palu, yang enggak ada kabar, itu orang tua dan keluarga yang di kampung itu datang ke Palu dengan menggunakan roda dua," ujar politisi kelahiran Donggala, 25 Maret 1973 itu.

Sejak gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang dan tsunami melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Jumat (28/9/2018) pukul 17.02, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah.

Hingga Senin pukul 13.00, tercatat 844 orang meninggal dunia, 90 orang hilang, serta 632 luka berat dan dirawat di rumah sakit. Selain itu, ada 48.025 jiwa mengungsi di 103 titik di Kota Palu.

Proses penyaluran bantuan terhadap korban gempa dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala juga mengalami sejumlah kendala.

Baca juga: BPBD: Kerusakan Paling Dahsyat di Balaroa dan Petobo, Ribuan Orang Diduga Masih Tertimbun

Kendala itu di antaranya, padamnya aliran listrik dan akses komunikasi yang terbatas. Selain itu, akses alat berat terbatas dan kondisi jalan yang rusak juga menghambat proses pengiriman alat dan barang.

Apalagi, daerah yang terdampak gempa dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018 itu sangat luas.

Data sementara BNPB hingga Senin (1/10/2018), jumlah korban tewas akibat gempa dan tsunami mencapai 844 orang.

Menurut BNPB, setidaknya ada 254 kali gempa bumi susulan yang terjadi hingga Senin (1/10/2018) pukul 13.00 WIB. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sembilan gempa yang dirasakan oleh warga Palu dan Donggala.

Selain itu, ada 48.025 jiwa mengungsi di 103 titik di Kota Palu. Sementara jumlah pengungsi di Kabupaten Donggala, datanya belum dapat disampaikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com