Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Kebakaran di Rutan Donggala, Warga Binaan Sudah Diizinkan Keluar

Kompas.com - 01/10/2018, 11:35 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga binaan yang menempati Rumah tahanan kelas II B Donggala, Sulawesi Tengah, sebenarnya sudah diizinkan ke luar tahanan, tak lama setelah terjadi gempa bumi pada 28 Oktober 2018 sore.

Namun, karena sebagian besar tahanan tidak sabar, mereka mencoba membuat kericuhan hingga bangunan rutan terbakar.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami dalam jumpa pers di Gedung Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, Senin (1/10/2018).

"Sudah ada negosiasi, diizinkan sedikit demi sedikit untuk menengok keluarga. Tapi ada yang enggak sabar, entah bagaimana menyulut hingga ada kebakaran," ujar Utami.

Baca juga: Setelah Gempa di Sulteng, 1.425 Napi dan Tahanan Tak Berada di Sel

Menurut Utami, saat terjadi gempa, para tahanan dikumpulkan oleh petugas di tengah lapangan. Saat itu, para tahanan masih mengikuti arahan petugas rutan.

Namun, ketika ada gempa susulan dan mendengar bahwa pusat gempa ada di Donggala, para tahanan panik dan memaksa keluar untuk mencari tahu kondisi keluarga mereka.

Baca juga: GALERI FOTO: Rutan Donggala Hangus Dibakar dan Ratusan Narapidana Kabur

Setelah itu, para tahanan yang sudah tidak sabar melakukan aksi pembakaran dan keluar dengan segera.

Menurut Utami, Rutan Donggala berkapasitas 108 orang. Namun, saat gempa terjadi, Rutan berisi 243 tahanan.

Saat ini, semua penghuni rutan keluar dan belum diketahui keberadaannya.

"Masih dilakukan pendalaman mengenai kebakaran. Yang tersisa bangunan depan dan masjid. Saat ini sedang dilakukan audit," kata Utami.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com