Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Kedua Pendaftaran CPNS, Data yang Masuk ke SSCN Belum 100 Persen

Kompas.com - 28/09/2018, 14:15 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pembukaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 masih mendapatkan perhatian tersendiri dari sebagian masyarakat.

Pemerintah telah mengumumkan, akan membuka sebanyak 238.015 formasi untuk CPNS kali ini, yang terdiri dari 51.271 formasi di instansi pusat dan 186.744 di instansi daerah.

Pendaftaran CPNS 2018 akan terintegrasi secara nasional melalui situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), sscn.bkn.go.id.

Secara umum, pendaftaran online akan dilaksanakan hingga 10 Oktober mendatang.

Namun, berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, hingga hari ini, Jumat (28/9/2018), belum seluruhnya data dari kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) yang go live atau terintegrasi di situs SSCN.

Dengan demikian, data K/L/D yang belum masuk ke situs SSCN ini belum dapat dipilih calon pelamar.

"Instansi yang sudah go live sampai tadi pukul 10.00 itu ada 412 K/L/D," kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/9/2018) siang.

Baca juga: JEO - CPNS, Masih Profesi Idaman?

Total 412 instansi tersebut, terdiri dari 69 K/L dan 343 pemerintah daerah.

Ridwan menyampaikan, BKN mengusahakan agar data yang masuk ke situs SSCN dapat diakses oleh pelamar secepat mungkin.

"Dalam satu atau dua hari mungkin ya (bisa 100 persen instansi yang go live). Sebagian dari yang kurang itu masuk verifikasi dan validasi," ujarnya.

Seperti diketahui, seluruh pelamar harus mempunyai akun SSCN 2018 untuk dapat melaksanakan tahapan selanjutnya.

Pendaftaran akun SSCN dapat diakses melalui situs SSCN sejak Rabu (26/9/2018) lalu.

...

Kompas TV SKCK diperlukan sebagai syarat untuk pendaftaran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com