Jika Iuran Naik, BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Bakal Ditinggal Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan kenaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikawatirkan membuat masyarakat meninggalkan jaminan kesehatan tersebut.

Peneliti dalam riset Lokataru Foundation soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atnike Sigiro mengatakan bahwa harga BPJS Kesehatan menjadi tidak kompetitif dengan asuransi swasta.

"Kalau dinaikkan terus, enggak kompetitif dong dengan asuransi swasta yang bayar sendiri," ujar Atnike di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Menurut Atnike, masyarakat akan beralih ke asuransi swasta yang lebih praktis. Apalagi, proses klaim BPJS Kesehatan perlu melewati proses administrasi yang panjang dan kualitas layanan yang masih belum memuaskan.

Atnike mengaku punya asuransi swasta dengan premi Rp 150.000 per bulan. Asuransi yang dia ikuti itu khusus untuk fasilitas rawat inap dan dapat digunakan untuk rumah sakit apapun.

KOMPAS.com/Devina Halim Peneliti dalam riset Lokataru Foundation soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Atnike Sigiro, di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Baca juga: BPJS Kesehatan Dinilai Belum Beri Banyak Keuntungan bagi Peserta Mandiri

Hal itu berbeda dengan BPJS yang hanya dapat digunakan di beberapa rumah sakit tertentu dengan rantai proses yang panjang.

Atnike melihat hal itu akan bertentangan dengan tujuan utama jaminan kesehatan untuk memberikan fasilitas kesehatan yang terjangkau, dengan skema pembayaran subsidi silang.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Usulan tersebut digulirkan untuk mengatasi masalah defisit keuangan yang merundung BPJS Kesehatan.

IDI menilai, defisit yang terjadi di BPJS disebabkan karena sistem yang belum terbuka dan transparan.

Baca juga: Presiden Jokowi Pertimbangkan Usul IDI Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Oleh karena itu, IDI menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk membenahi sistem yang ada.

Selain itu, IDI juga mengusulkan untuk adanya penyesuaian iuran bagi pengguna BPJS yang bukan tergolong penerima bantuan iuran.

Sementara Presiden Joko Widodo mengaku mempertimbangkan usulan tersebut.