Bertemu Presiden, IDI Ingatkan KIS Bisa Gagal jika BPJS Terus Defisit

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Dokter Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Selain mengundang Presiden Jokowi ke Muktamar IDI ke-30 di Samarinda, dalam pertemuan tersebut juga turut dibahas mengenai masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kalau kita melihat misalnya dengan pola operasional sekarang ini, dengan defisit yang besar, kami mengkhawatirkan kartu indonesia sehat, atau JKN akan mengalami suatu kegagalan," kata Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis usai pertemuan.

Baca juga: BPJS Polewali Mandar Tunggak Pembayaran ke RSUD Sebesar Rp 5 M

IDI menilai bahwa defisit yang terjadi di BPJS disebabkan karena sistem yang belum terbuka dan transparan. Oleh karena itu, IDI menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk membenahi sistem yang ada.

"Dengan keterbukaan, semua masalah pasti bisa diselesaikan. apalagi dengan menggunakan sistem digital atau bank data. Kita masukkan, analisa, formula penyelesaian. Dalam sekejap bisa kelihatan (dimana inefisiensinya)," kata Ilham.

Dengan keterbukaan, menurut dia oknum dokter atau rumah sakit yang selama ini nakal tak akan berani lagi bermain-main. Sebab, semuanya akan terbuka dan mudah untuk dilacak.

Baca juga: Risma Surati BPJS Kesehatan Minta Aturan Rujuk Ditinjau Ulang

"Saya katakan, contohnya, apakah tidak ada dokter yang nakal? Ada. Apakah tidak ada rumah sakit yang nakal? Ada. Tapi dengan keterbukaan, baik BPJS, baik dokter, rumah sakit, itu dengan sangat mudah dilacak. Kalau tertutup, mana ada yang tahu," ujarnya.

Selain itu, IDI juga mengusulkan untuk adanya penyesuaian iuran bagi pengguna BPJS yang bukan tergolong penerima bantuan iuran.

Ilham meminta langkah Presiden Jokowi tak berhenti dengan hanya menerbitkan peraturan presiden yang mengatur cukai rokok bisa membantu defisit BPJS. "Itu belum cukup," kata Ilham.