Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Tinjau Korban Gempa NTB, Jokowi Dapat Sentimen Positif

Kompas.com - 27/09/2018, 16:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) usai gempa, menaikkan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hal itu berdasar hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis Kamis (27/9/2018).

Survei tersebut digelar pada 14-22 September 2017, melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia, menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar 2,9 persen.

Dari hasil survei, masyarakat Indonesia yang pernah mendengar gempa Lombok di NTB sebesar 84,8 persen.

Sebanyak 67,9 persen pernah mendengar dan mengetahui Jokowi melakukan kunjungan korban gempa Lombok, dan 94,5 persen masyarakat suka terhadap kunjungan Jokowi ke korban gempa Lombok.

Baca juga: Bagaimana Persepsi Publik terhadap Jokowi Pasca Asian Games? Ini Hasil Survei LSI

Menurut hasil survei pula, terjadi peningkatan dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf, usai Jokowi mengunjungi korban gempa Lombok.

"Kunjungan Jokowi ke Lombok meningkatkan sentimen positif, lebih banyak yang mendukung (Jokowi-Ma'ruf) dibandingkan yang semakin kurang mendukung," kata peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, di kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis.

Survei menyebut, sebanyak 48,4 persen responden lebih mendukung Jokowi-Ma'ruf usai gempa Lombok. Hanya 1,6 persen responden yang lebih tidak mendukung. Sementara itu, sebanyak 39 persen menjawab sama saja.

Kompas TV Mereka memprotes lambannya dana bantuan rumah yang belum bisa dicairkan hingga saat ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com