Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Hadiri Rapimnas PPP

Kompas.com - 27/09/2018, 13:29 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri rapat pimpinan nasional III Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Jokowi tiba di lokasi acara sekitar pukul 13.00 WIB. Ia memasuki ruangan acara bersama Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan sejumlah elite parpol Koalisi Indonesia Kerja pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hadir Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq.

Baca juga: Keluarga Gus Dur dan Keputusannya Mendukung Jokowi-Maruf Amin...

Jokowi tampak mengenakan jas biru tua dengan peci hitam. Meski bukan kader PPP, Jokowi tetap berdiri saat mars partai tersebut dinyanyikan.

Romahurmuziy berterima kasih kepada Jokowi, yang ditengah kesibukannya bersedia menghadiri Rapimnas PPP.

"Catatan saya sudah enam kali Presiden Jokowi hadir di forum-forum PPP," kata dia.

Baca juga: Survei Indikator: 36 Persen Pendukung Golkar Pilih Prabowo, Massa PPP Tak Solid ke Jokowi

Romy sempat curhat bahwa ia diwanti-wanti protokol Istana Kepresidenan agar tidak berpidato terlalu lama. Sebab, hari ini Jokowi memiliki agenda yang padat.

Dari acara PPP, Jokowi akan langsung ke Depok untuk membagikan sertifikat serta meresmikan tol Depok-Antasari.

"Tadi saya sudah diingatkan jangan lama-lama pidato, acara presiden banyak. Karena katanya kalau acara PPP biasanya pidato ketumnya lama," ujar Romy disambut tawa Jokowi dan hadirin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com