Airlangga Hartarto Klaim Tak Terlibat Proyek PLTU Riau-1

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklarifikasi sejumlah hal terkait pemberitaan salah satu media yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah petinggi Golkar, termasuk dirinya dalam proyek PLTU Riau-1.

Saat ini kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tidak pernah sekalipun terlibat proyek PLTU Riau-1 yang menjadi pokok berita dan opini media tersebut," kata Airlangga dalam pernyataan resminya di DPP Golkar, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Baca juga: Pengacara Eni Sebut Kliennya Diminta Menyembunyikan Peran Setya Novanto

Di sisi lain, Airlangga mengakui pernah ada pertemuan antara dirinya, dan tiga tersangka kasus ini, yaitu mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih, dan salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo

Kendati demikian, kata Airlangga, pertemuan itu hanya terjadi satu kali pada tanggal 17 Januari 2018, beberapa hari setelah Idrus Marham dilantik sebagai Menteri Sosial.

Baca juga: Pengembalian Uang, Bukti Adanya Aliran Uang Korupsi Proyek PLTU Riau-1 ke Golkar

Dia mengklaim, pertemuan itu juga tidak membahas proyek PLTU Riau-1.

"Beliau (Idrus) datang bersilaturahim ke rumah saya. Namun tanpa sepengetahuan atau persetujuan saya sebelumnya, saudara Idrus Marham ternyata ditemani oleh saudara Johannes Kotjo dan saudari Eni Saragih," kata dia.

"Pembicaraan kami tidak keluar dari kepantasan pembicaraan antara pimpinan partai (saya) dan fungsionaris partai lainnya. Tidak ada pembicaraan bisnis, proyek, ataupun saham perusahaan apapun," lanjut Airlangga.

Baca juga: KPK: Idrus Marham Diduga Menerima Janji 1,5 Juta Dollar AS

Ia juga mengaku tak pernah memerintahkan atau meminta kader-kadernya untuk mencari pendanaan dari sumber-sumber yang ilegal demi mendukung kegiatan partai.

"Pendanaan Partai Golkar telah terprogram dan saya tidak pernah memerintahkan atau meminta kader-kader Partai Golkar atau siapapun untuk mencari dana yang tidak benar, atau melanggar hukum, untuk kepentingan atau kegiatan Partai Golkar," ujar dia.