Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Minta Isu SARA Tak Dijadikan Senjata di Pemilu 2019

Kompas.com - 24/09/2018, 15:43 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah makin gencar mengajak masyarakat untuk menyukseskan Pemilu 2019, terlebih setelah masa kampanye dimulai pada Minggu (23/9/2018). 

Menurut Menko Polhukam Wiranto, salah satu cara agar pemilu berjalan dengan damai adalah dengan tidak menjadikan politik uang dan isu suku, agama, rasa dan antargolongan (SARA) menjadi senjata saat berkampanye.

"Sedapat mungkin hindari money politic dan penggunaan politik identitas. Jangan sampai justru menggunakan politik identitas terkait perbedaan suku, agama, ras, perbedaan kehidupan sosial kita sebagai senjata untuk berkampanye," kata Wiranto usai rapat di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9/2018).. 

"Itu kita perlu hindari supaya persatuan kita sebagai bangsa terjaga dengan sebaik-baiknya," lanjut Wiranto. 

Pemerintah bersama Polri sudah memiliki data daerah-daerah yang rawan gangguan keamanan atau indeks kerawanan pemilu (IKP) pada pemilu 2019. Namun data tersebut belum waktunya dipublikasi.

Menurut Wiranto, setiap daerah memiliki tingkat kerawanan pemilu yang berbeda. Oleh karena itu, kata dia, penting bagi semua pihak untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan tidak melempar isu-isu yang sensitif.

Baca juga: Sandiaga: Kampanye Tak Boleh Tebar Kebencian, Tidak Boleh SARA

"Setiap daerah mempunyai masalah masing-masing yang berbeda satu dengan lain, itu dikenali dan dipahami bahkan harus dicari jalan keluarnya," kata dia.

Pemerintah bersama Polri, TNI, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menggalar video conference dengan semua pemangku kepentingan di daerah.

Video conference tersebut digelar di Mabes Polri pada hari ini. Semua pihak di daerah diminta untuk turut menyukseskan gelaran pemilu 2019 bisa berjalan dengan aman dan damai.

Kompas TV Hasil rapat akan meminta Mahkamah Agung segera memprioritaskan gugatan mengenai boleh atau tidaknya mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com