Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Ingatkan Zumi Zola Akan Ada OTT di Jambi, Ini Penjelasan KPK

Kompas.com - 20/09/2018, 19:21 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, ada kejanggalan dalam kesaksian Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Cornelis bersaksi untuk terdakwa Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola.

Dalam kesaksiannya, Cornelis menyebutkan, Zumi diingatkan bahwa bidang penindakan KPK akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jika terjadi lagi suap-menyuap antara eksekutif dan legislatif.

Setelah itu, kata Cornelis, Zumi menghubungi dirinya dan menyampaikan peringatan yang disampaikan pegawai KPK.

"Tadi saya sudah cek ke unit Koorsupgah, Koordinasi Supervisi dan Pencegahan, secara resmi masuk ke Jambi itu sekitar akhir 2017 ya, seingat saya November 2017 melalui rapat kerja. Rapat kerja dengan pimpinan daerah di sana," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam.

Baca juga: Zumi Zola Sudah Diingatkan KPK Bakal Ada OTT di Jambi

Menurut Febri, jika ada pimpinan atau petugas KPK yang datang di daerah, mereka akan memperingatkan agar eksekutif dan legislatif tak mengulangi atau melakukan praktik korupsi.

Jika KPK menemukan dugaan korupsi, mereka tak segan melakukan OTT seperti yang pernah terjadi di daerah-daerah lain sebelumnya.

"Jadi konteksnya adalah peringatan dalam upaya pencegahan agar tidak melakukan korupsi," kata Febri.

Kejanggalan lainnya, kata Febri, keterangan waktu yang disampaikan Cornelis.

Ia mengatakan, Cornelis menyebutkan bahwa peringatan itu disampaikan pada Oktober 2016. Padahal, penyelidikan atas kasus ini baru dimulai sekitar akhir Agustus 2017.

"Jadi hampir 1 tahun rentangnya. Dan tangkap tangannya sekitar bulan November 2017. Jadi tidak akan mungkin ada informasi tentang tangkap tangan pada tahun 2016 itu karena penyelidikannya baru dimulai di Agustus 2017," papar Febri.

Baca juga: Desak Zumi Zola Mundur, Mahasiswa Demo dan Sandera Mobil Dinas Pejabat

"Dan tidak mungkin pihak di pencegahan kemudian sudah mengetahui tentang OTT sementara penyelidikan baru dimulai satu tahun ke depan," lanjut dia.

Diingatkan soal OTT

Sebelumnya dalam kesaksiannya, Cornelis mengaku dirinya dan Zumi kaget terkait peringatan itu

"Oktober 2016 Pak Gubernur telepon, 'Pak Ketua, saya ditelepon anggota KPK yang mampir kemarin'. Pak Gubernur sampaikan bahwa akan ada OTT di DPRD Provinsi, Pak Gubernur kaget, saya juga kaget," kata dia.

Menurut Cornelis, saat itu Zumi menyampaikan kepadanya bahwa Zumi khawatir OTT benar-benar terjadi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com