Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Rehab Rumah Gempa Lombok Belum Cair, Ini Kata Jokowi

Kompas.com - 19/09/2018, 13:15 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan dana rehabilitasi rumah yang rusak akibat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, belum bisa dicairkan karena ada tahapan yang harus dilalui.

"Ini kan step-nya satu persatu. Kalah sudah ada yang siap, sudah diverifikasi, tentu saja akan segera diberikan," kata Jokowi usai melantik gubernur dan wakil gubernur NTB di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/8/2018).

"Kalau belum, proses lapangan ada di verifikasi, nanti diberikan lagi. Ada proses, masak langsung. Kan enggak seperti itu, ada prosedurnya," tambah dia.

Baca juga: 5 Fakta Terbaru Gempa Lombok, Wabah Malaria hingga Golkar Pecat Kadernya

Jokowi pun berpesan kepada Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi yang baru dilantik untuk segera bekerja menyelesaikan proses rehabilitasi pasca gempa ini.

"Baik fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Tugas utamanya ke sana dulu," kata dia.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho pada Jumat pekan lalu mengungkapkan, dana bantuan rehabilitasi rumah tersebut belum cair karena petunjuk teknis dan petunjuk pelaksananya belum selesai.

Baca juga: Fakta Terbaru Gempa Lombok, Korupsi Dana Kemanusiaan hingga Sepak Bola ala Brasil

Tenaga fasilitator yang akan mendampingi warga membangun rumah juga masih dibentuk dan ditraining. Begitu juga kelompok masyarakat (pokmas), juga belum dibentuk.

Sutopo mengatakan, segala persiapan itu ditargetkan akan segera rampung. Pada 20 September, pemerintah menargetkan sebagian dana sudah cair dan sudah ada rumah yang dibangun.

Kompas TV Jumlah pengungsi gempa di Lombok yang terjangkit Malaria terus bertambah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com