Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Prabowo-Sandi Tak Masukkan Kepala Daerah sebagai Timses

Kompas.com - 18/09/2018, 23:41 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih menyempurnakan susunan tim pemenangan. Namun, koalisi memastikan tidak akan memasukkan kepala daerah ke dalam struktur tim pemenangan.

"Rapat menyetujui bahwa kepala daerah di bawah koalisi kami enggak minta masuk ke tim Prabowo-Sandi," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani usai rapat finalisasi tim pemenangan di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Keputusan untuk tak memasukkan kepala daerah dalam struktur tim pemenangan ini berbeda dengan keputusan koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pada koalisi petahana, kepala daerah akan diberi tugas sebagai pengarah teritorial.

"Kami minta seluruh kepala daerah memimpin daerah masing-masing," ujar Muzani.

Baca juga: Ini Isi 17 Butir Pakta Integritas GNPF yang Diteken Prabowo-Sandiaga

Muzani mengatakan, struktur tim pemenangan ini akan terus digodok sampai batas pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum pada 20 September mendatang.

"Tim pemenangan ada penyempurnaan sedikit karena ada masukan sehingga enggak bisa kita umumkan sekarang. Kami akan sampaikan ke KPU tanggal 20," kata Muzani.

Muzani hanya memberi bocoran bahwa anggota tim pemenangan akan berjumlah ratusan orang. Seperti yang sudah disepakati sebelumnya, ketua tim pemenangan akan dijabat Djoko Santoso.

"Ketua tim Pak Djoko Santoso," ujar Muzani. 

Kompas TV Ia juga menegaskan tidak bergabung dengan tim pemenangan Capres mana pun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com