Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Nasdem Bantah Tuduhan Rizal Ramli soal Jokowi Takut Surya Paloh

Kompas.com - 11/09/2018, 19:16 WIB
Devina Halim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem menampik segala tuduhan yang dialamatkan mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa seluruh kader partai merasa tersinggung dengan tuduhan-tuduhan terkait impor bahan pangan.

"Keluarga besar Nasdem merasa tersinggung, tercemar dengan pernyataan RR yang tanpa reasoning yang logic dan disampaikan dengan bahasa vulgar," ujar Syahrul dalam konferensi pers di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Selasa (11/9/2018).

Sebelumnya, Rizal menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh turut andil dalam berlebihnya bahan pangan yang diimpor.

Hal itu disampaikan Rizal dalam acara Sapa Indonesia Malam di KompasTV, edisi 4 September 2018. Berikut pernyataan Rizal di acara tersebut: 

"Saya sudah bilang di Twitter saya, Pak Jokowi ngomong baik-baik dong sama Surya Paloh, jangan main keterlaluan, gula perlu import berapa, memang kita perlu import, tapi ini dilebihin 2 juta ton, garam dilebihin 1,5 juta ton, beras, ada yang main di sini, sekaligus menggerogoti, terus ngomong pengelolaan perdagangan, begini begitu, just look at the number, ya kan. Saya minta Pak Jokowi tegas lah, ya, ngomong sama Surya Paloh baik-baik, kalau perlu putus saja, teken tuh Surya Paloh, ya kan, jangan main import, ngerugiin rakyat, ngerugiin ekonomi."

Kemudian, hal senada kembali diungkapkan Rizal saat ia tampil di acara Indonesia Business Forum. Acara tersebut tayang di TV One pada 6 September 2018. 

Di acara tersebut, Rizal bahkan menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo takut untuk menegur Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait impor berlebihan tersebut. 

Rizal menyebutkan bahwa Jokowi tidak menegur Enggar karena takut dengan Surya Paloh. Sebab, Enggar merupakan kader dari Partai Nasdem. 

Berikut pernyataan lengkap Rizal di acara TV One tersebut: 

"Sebetulnya biang keroknya ini Menteri Perdagangan saudara Enggar, ya. Misalnya impor dari garam dia Iebihkan 1,5 juta ton, petani garam marah, yang kedua impor gula dia tambahkan 2 juta ton, impor beras dia tambahin 1 juta ton, termasuk yang Faisal katakan tadi soal ban. 

Jadi biang keroknya sebetulnya saudara Enggar, ya, cuma Presiden Jokowi gak berani negor, takut sama Surya Paloh, ya. Saya katakan Pak Jokowi panggil saya saja biar saya yang tekan Surya Paloh, karena ini brengsek. Import naik tinggi sekali, petani itu dirugikan, petambak dirugikan dan akibatnya elektabilitas Pak Jokowi juga merosot digerogoti mereka ini, pada main dari komisi, dari impor yang sedemikian besarnya".

Syahrul pun menegaskan bahwa seluruh pernyataan Rizal adalah fitnah. Ia mengatakan, Surya Paloh tidak pernah ikut campur dalam kebijakan impor pemerintah.

Ia juga menegaskan bahwa Surya Paloh tidak memiliki bisnis terkait bahan pangan yang diimpor tersebut.

"Bapak Surya Paloh juga tidak memiliki bisnis terkait impor beras, impor gula, impor garam seperti yang dikesankan dalam pernyataan Saudara RR bahwa seolah-olah Bapak Surya Paloh “bermain” dalam kebijakan impor tersebut," tutur Syahrul.

Selain itu, Surya Paloh juga dikatakan tidak pernah meminta proyek atau jatah menteri kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Nasdem memberikan kebebasan bagi Presiden untuk menjalankan pemerintahannya.

"Partai NasDem selalu menghormati dan menerima keputusan dari Presiden yang memiliki hak prerogatif terkait kabinetnya," katanya.

"Sebagai Partai pendukung Pemerintah, Partai NasDem memberikan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi Pemerintah," tutur dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com