Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Setiap Enembe Hadapi Persoalan Berat, Termasuk Hukum, Pelariannya Hanya ke SBY...

Kompas.com - 06/09/2018, 14:02 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyoroti pernyataan dukungan Gubernur Papua sekaligus kader partainya, yakni Lukas Enembe, terhadap pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.

Ia mengingatkan bahwa Enembe tidak boleh lupa atas seluruh jasa partai, termasuk sang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, terhadapnya selama ini.

"Saya ingatkan saja termasuk Enembe, setiap dia menghadapi persoalan berat, yang juga mengancam dirinya, salah satunya proses hukum, pelariannya itu hanya SBY dan Partai Demokrat," ujar Amir melalui telepon kepada Kompas.com, Kamis (6/9/2018).

"Dan, Pak SBY beserta DPP partai pun turun membela dia mati-matian dan memberikan bantuan. Saya hanya mengingatkan dia akan hal itu," lanjut dia.

Baca juga: Soal Dukungan Lukas Enembe ke Jokowi, Demokrat Serahkan ke Komisi Pengawas

Ketika diminta penegasannya mengenai persoalan hukum apa yang menjerat Enembe sehingga ia meminta bantuan ke SBY, Amir tidak menjelaskan secara rinci. Namun, ia hanya mengatakan, Enembe tidak hanya sekali meminta bantuan itu, namun berkali-kali.

"Ya pokoknya proses hukumlah, dan itu bukan hanya sekali. Tapi beberapa kali. Itu Pak SBY sendiri dan tim hukum yang turun tangan membela dia," lanjut Amir.

Partai Demokrat sangat menghormati kebebasan setiap warga negara untuk menentukan pilihan politiknya, termasuk Enembe, meskipun ia merupakan kader Partai Demokrat. Namun, Amir berharap Enembe lebih tahu diri mengenai urusan arah dukungan di Pilpres 2019.

"Tidak bisa menganggap dirinya secara arogan bersikap demikian walaupun memang ya sebagai warga negara tentu memiliki hak, silakan menggunakan haknya. Tapi tetap saya berharap agar dia tahu diri dan mengingat itu," ujar Amir.

Baca juga: Dukung Jokowi, Gubernur Lukas Enembe Sebut Tak Ada Urusan dengan Demokrat

Demokrat saat ini sedang membahas pernyataan dukungan Enembe itu. Amir tak mengetahui, kapan hasil pembahasan itu akan keluar.

Gubernur Papua Lukas Enembe usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). KOMPAS.com/Ihsanuddin Gubernur Papua Lukas Enembe usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Enembe dukung Jokowi

Diberitakan, sejumlah gubernur yang dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018) kemarin, menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019.

Salah satu dukungan yang paling mengejutkan yakni datang dari Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Saya dukung Jokowi," ujar Lukas saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu kemarin.

Baca juga: Gubernur Lukas Enembe: 3 Juta Suara di Papua Kita Kasih Semua ke Jokowi

Pernyataan itu cukup mengejutkan. Sebab, Lukas merupakan kader Partai Demokrat, partai yang tidak mendukung pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin dan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang.

Alasannya, Lukas menilai, Jokowi adalah sosok pemimpin terbaik soal penanganan masalah di Papua.

"Semua Presiden tidak mampu menyelesaikan persoalan di Provinsi Papua. Ini kami catat. Semua Presiden. Tapi saat ini, yang terbaik adalah Jokowi. Jokowi lebih memahami Papua daripada Presiden-Presiden sebelumnya. Banyak dia lihat kesusahan orang Papua," lanjut Lukas.

Atas alasan itu pula, ia rela membelot dari arah dukungan partai tempat ia bernaung dalam Pilpres 2019.

"Tidak urusan partai. Kalau mau sanksi (saya) silakan saja. Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekjen, semua kader Demokrat (di Papua), bupati atau lain, semua mendukung Jokowi," ujar Lukas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com