Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Deddy Mizwar Bersedia Jadi Jubir Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 01/09/2018, 15:54 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar enggan membeberkan alasan khusus mengapa ia lebih memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ketimbang Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Padahal, Partai Demokrat tempat Deddy bernaung sudah secara resmi mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Saya tidak perlu katakan (alasan) itu, karena saya akan membandingkan. Saya tidak mau membandingkan. Biarlah saya dengan persepsi saya. Kalian dengan persepsi masing-masing," kata Deddy usai mengikuti tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Rumah Cemara, Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

Baca juga: Deddy Mizwar Ikut Rapat di Rumah Pemenangan Jokowi-Maruf

Deddy hanya menegaskan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf yang dipilihnya, menurut pandangan dia pribadi, lebih baik ketimbang pasangan Prabowo-Sandiaga yang tidak ia pilih.

"Di dalam agama kita, setiap agama (mengajarkan) memilih yang lebih baik atau yang minimal buruknya kurang, lebih sedikit buruknya. Mudharatnya lebih sedikit. Dan dalam perspektif kita masing-masing," ujarnya.

Deddy pun memastikan, sebagai juru bicara Jokowi-Ma'ruf, ia akan mengkampanyekan hal-hal yang baik dari pasangan yang ia dukung. Bukan dengan menjelek-jelekkan pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Jadi pemilu kita indah," kata dia.

Baca juga: Disebut Jadi Jubir Jokowi-Maruf, Pengurus Demokrat Jabar Temui Deddy Mizwar

Mengenai statusnya yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat, Deddy masih belum mau berkomentar.

Ia mengaku akan segera berkomunikasi dengan pengurus Demokrat. Ia juga mengaku masih menjalin hubungan baik dengan para elite partai berlambang mercy itu.

Kompas TV Irfan juga menegaskan Deddy masih menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Demokrat Jawa Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com