Bantah Sandiaga, Puan Pastikan Pemerintah Tak Intervensi BPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membantah tudingan Sandiaga Uno.

Sebelumya, Sandiaga menuding pemerintah mengontrol data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data kemiskinan dan pengangguran.

"Sama sekali enggak ada (intervensi ke BPS)," ujar Puan di Kantor BMKG, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Puan mengatakan, BPS adalah badan statistik yang memiliki kredibilitas dan independensi. Survei BPS pun dilakukan dengan standar yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan kredibilitas dan independensi BPS, Puan menegaskan bahwa pemerintah percaya penuh lembaga statistik milik negara tersebut.

"Kalau kemudian badan statistik nasional tidak kita akui, kita mau pakai (data) apalagi?," kata Puan.

Sebelumnya Sandiaga mempertanyakan patokan garis kemiskinan yang ditetapkan, yakni Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari.

"Apa realistis orang di zaman sekarang bisa hidup dengan Rp 13.000 per hari?" kata Sandiaga.

Dengan standar itu, data kemiskinan yang diklaim menurun ke angka 9,82 persen atau setara dengan 25,95 juta orang per Maret 2018. Ini pertama kalinya persentase penduduk miskin di Indonesia pada level single digit.

Baca juga: Sandiaga Tuding Pemerintah Mengontrol Data Kemiskinan dan Pengangguran

Lalu mengenai tingkat pengangguran yang menurun, Sandiaga juga menegaskan bahwa hitung-hitungan BPS masih mentah. BPS mencatat terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari Februari 2017 sebesar 5,33 persen jadi 5,13 persen pada Februari 2018.

Namun Sandiaga menilai, BPS hanya mengukur tingkat pengangguran terbuka tanpa melihat kualitas pekerjaannya. Menurut Sandiaga, banyak anak muda lulusan diploma dan sarjana yang terpaksa bekerja tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya.