Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elite Demokrat Tak Tahu Ada Perintah Partai agar Andi Arief Bicara Mahar Rp 500 M

Kompas.com - 14/08/2018, 11:30 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengaku diperintah partainya untuk bicara ke publik mengenai dugaan mahar Rp 500 Miliar dari Sandiaga Uno ke Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera.

Mahar itu, kata dia, dijanjikan agar PAN dan PKS mau menerima Sandiaga sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto.

Elite Demokrat tidak membenarkan dan juga tidak membantah pernyataan mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengaku tidak tahu apakah memang ada perintah partai untuk bicara soal dugaan mahar politik tersebut.

Baca juga: Andi Arief Mengaku Diperintah Partai Bicara soal Mahar Rp 500 Miliar

"Saya enggak tahu, enggak pernah dengar itu. Yang jelas saya tidak pernah tahu dia diperintah secara resmi," kata Amir kepada Kompas.com, Selasa (14/8/2018).

Kendati demikian, saat ditanya apakah artinya pernyataan Andi Arief tersebut tidak benar, Amir juga tidak berani memastikan.

"Ya pokoknya kalau dikatakan diperintah oleh partai, saya tidak tahu," ucap Amir.

Yang jelas, kata Amir, Partai Demokrat saat ini sudah memutuskan mengusung Prabowo-Sandiaga dan berkoalisi dengan Gerindra, PAN dan PKS.

Ia meminta Andi Arief dan semua pihak untuk tidak memanaskan situasi. Apalagi, Agus Harimurti Yudhoyono yang semula digadang-gadang sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo juga sudah menerima situasi yang ada.

"Tidak perlu menggulirkan hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam koalisi," ujarnya.

Saat ditanya apakah akan ada sanksi bagi Andi Arief yang terus menggulirkan isu mahar Rp 500 M, Amir juga tidak menjawab dengan tegas.

"Saya kira pada saatnya, seandainya itu dilakukan tidak perlu dipublikasikan keluar. Itu masalah internal kami," kata Amir yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Baca juga: Andi Arief Ungkap Awal Cuitan Politik Uang yang Bikin Berang PKS dan PAN

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo juga menyampaikan hal yang sama. Ia tidak membantah dan membenarkan pernyataan Andi.

Roy mengaku tidak tahu apakah ada instruksi partai agar Andi Arief mengungkap dugaan mahar Rp 500 M.

"Setahu saya, tidak ada perintah seperti itu," kata Roy.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan belum menjawab panggilan telpon dari Kompas.com. Pesan yang dikirim Kompas.com juga belum dibalas.

Kompas TV Ia menyebut ketua umum Partai Demokrat pun juga mengetahui hal tersebut, cek and ricek pun juga sudah dilakukan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com