Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Gempa Lombok, Pemerintah Fokuskan Pemulihan

Kompas.com - 09/08/2018, 20:13 WIB
Bayu Galih

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan fokus pada pemulihan korban dan melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan pasca-peristiwa gempa bumi dengan magnitudo 7,0 yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (5/8/2018).

"Kami kompilasikan untuk bagaimana setelah tanggap darurat selesai, kita melangkah ke tahap berikutnya, yakni pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei.

Menurut Wiranto, pemulihan bagi korban gempa, rehabilitasi dan rekontruksi bangunan yang rusak tidak mudah karena besarnya jumlah korban gempa, baik itu harta benda maupun nyawa.

Baca juga: BERITA FOTO: Suasana Terkini Pasca-Gempa Susulan Bermagnitudo 6,2 di Lombok NTB

Pemerintah ingin memastikan jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan gedung sekolah dan rumah ibadah, serta rumah penduduk yang luluh lantak.

"Itu semua kami bahas secara detail. Malam ini kami garap semuanya. Mudah-mudahan besok kita sudah mempunyai secara jelas, rinci roadmap-nya, bagaimana pemulihan di sana, sambil terus mewaspadai adanya kemungkinan bencana susulan," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan evaluasi total terkait penanganan bencana gempa bumi di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah langkah tanggap darurat di lokasi musibah merupakan prioritas.

Dia mengatakan, presiden juga meminta agar pengorganisasian kegiatan sudah dilaksanakan dengan menyertakan seluruh pemangku kepentingan, seperti TNI, Polri, kementerian/lembaga, Badan SAR Nasional, BNPB, serta pemerintah daerah.

Baca juga: Pasca-gempa Lombok, Aksi Pencurian Marak Terjadi Bikin Warga Kesal

Pemerintah pun meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan analisis secara akurat mengenai potensi bencana selanjutnya.

Hal itu sangat penting untuk memastikan rencana rehabilitasi, rekontruksi, dan pemulihan di sana.

"Dengan demikian, kita menyampaikan pemerintah bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan penanganan bencana alam di Lombok ini dengan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya. Ini agar tidak menambah penderitaan yang ada di sana," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Panglima TNI ini menyebutkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut mencapai 319 orang.

"Hasil pendataan yang terakhir dari Dansatgas yang saya terima, yang meninggal dunia ada 319 orang," kata Wiranto.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa korban tewas sebanyak 259 orang.

Baca: Fakta Terbaru Gempa Lombok, Jumlah Korban Tewas Capai 259 Orang

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com