Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kirim Surat ke SBY, Prabowo Jelaskan Dinamika Koalisi

Kompas.com - 09/08/2018, 01:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mengirim surat kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Isi surat yang dilayangkan pada Rabu (8/8/2018) itu menjelaskan soal dinamika koalisi. 

"Surat itu adalah surat pemikiran beliau kepada Pak SBY. Pak Prabowo menjelaskan di dalam surat yang disampaikan bahwa selama ini kami Gerindra sudah menjalin komunikasi yang baik dengan PKS dan PAN," kata Muzani di kediaman Prabowo, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (9/8/2018) dini hari.

Baca juga: Wasekjen Demokrat Andi Arief Ungkap Koalisi dengan Gerindra Terancam Batal

Dalam surat itu, Prabowo juga menyampaikan ia telah menjalin komunikasi dengan para ulama dalam rangka menggalang dukungan di Pilpres 2019.

Ia menambahkan, SBY tak mempermasalahkan isi surat Prabowo tersebut. Apalagi, lanjut Muzani, pada pertemuan antara Prabowo dan SBY pada Selasa (7/8/2018), keduanya tampak gembira.

"Dalam pertemuan sebelumnya, Pak SBY mengatakan soal wakil presiden diserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Keputusan siapa pun yang diambil sebagai calon wakil presiden, Demokrat akan turut. Nah Pak Prabowo belum mengambil keputusan," ujar Muzani.

"Inilah kira-kira yang akan didiskusikan Pak Prabowo dengan Pak SBY supaya kelanjutan koalisi ini bisa berhasil. Sebab, besok malam kami tunggu wakil presidennya Pak Prabowo akan segera kami umumkan," lanjut dia.

Baca juga: Kamis Pagi Ini, Prabowo Dijadwalkan Temui SBY

Sebelumnya, Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief menyatakan Prabowo menyampaikan surat kepada SBY ihwal perkembangan koalisi.

Menurut Andi, dalam surat tersebut, tidak ada penjelasan yang menurut dia memuaskan bagi Partai Demokrat. 

Kompas TV Sebelumnya, Gerindra ingin malam nanti koalisi pendukung Prabowo sudah bisa memutuskan nama cawapres Prabowo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com