Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN di Persimpangan Jalan, Pilih Kubu Jokowi atau Prabowo?

Kompas.com - 08/08/2018, 11:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang dua hari berakhirnya masa pendaftaran pasangan capres dan cawapres, belum ada ketegasan sikap yang ditunjukan Partai Amanat Nasional untuk merapat ke kubu Presiden Joko Widodo atau Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Intensif menjalin komunikasi dengan Gerindra dan sejumlah partai yang berencana mengusung Prabowo Subianto, tak kunjung memastikan sikap partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu.

Di tengah ketegangan penentuan cawapres pendamping Prabowo, Zulkifli justru pergi menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Belum jelas apa yang dibicarakan Zulkifli dan Jokowi. Usai bertemu Jokowi, Zulkifli enggan memberikan keterangan kepada wartawan dan langsung bergegas masuk ke mobilnya.

Isyarat dari koalisi Jokowi

Sebelum Zulkifli tiba di Istana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengisyaratkan dimungkinkan ada tambahan satu partai di koalisi pengusung Jokowi yang saat ini bejumlah sembilan partai.

Sembilan partai itu ialah PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI.

"Jadi kita lihat nanti pada saat tanda tangan pencalonan presiden dan wakil presiden. Apa jumlah partai politik pendukungnya sembilan atau sepuluh," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Utak-atik Peta Koalisi Jokowi dan Prabowo, Mungkinkah Ada Poros Ketiga?

Isyarat itu juga datang dari Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasto menyatakan pula kemungkinan tersebut.

"Insya Allah kata teman-teman sekjen bisa jadi 10 (partai), kira-kira seperti itu. Jadi penjelasan tadi sudah sangat gamblang," kata Hasto di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Bahkan, jauh sebelum itu, Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, dalam pertemuan para sekjen partai koalisi dengan Jokowi juga sempat membahas kemungkinan bergabungnya PAN ke dalam koalisi mereka.

Respons PAN

Namun Ketua DPP PAN Yandri Susanto membantah partainya merapat ke koalisi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Yandri menanggapi pertemuan ketua umumnya, Zulkifli Hasan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/8/2018) sore.

"Enggak ada (merapat ke Jokowi). Kami Insya Allah (mengusung) Prabowo (Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto)," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Prabowo Dijadwalkan Deklarasi Cawapres Kamis dan Daftar ke KPU Jumat Besok

Ia menambahkan, PAN telah lama menjalin komunikasi politik dengan Gerindra untuk menghadapi Pilpres 2019.

Ia pun mengatakan kedatangan Zulkifli ke Istana Kepresidenan untuk menemui Jokowi merupakan hal biasa. Sebab keduanya merupakan pimpinan lembaga tinggi negara dimana Jokowi seorang Presiden dan Zulkifli Ketua MPR.

"Peta udah jelas ya, kami Insya Allah ke Prabowo kalau dari peta yang ada. Tapi sekali lagi ada syaratnya, yaitu kami tetap mendorong Bang Zul, kalau tidak itu kami tetap minta ke Pak Prabowo tidak ngambil (cawapres dari) partai lain," lanjut Yandri.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com