Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Komisoner KPU: Perhatikan Hak Pilih Pasien RS, Tahanan, dan Jompo

Kompas.com - 07/08/2018, 15:22 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay meminta KPU untuk lebih memperhatikan pemungutan suara di rumah sakit, rumah tahanan (rutan), dan lembaga kemasyarakatan menjelang Pemilu 2019.

Pasalnya, menurut Hadar, pemungutan suara di tempat-tempat tersebut belum terlayani dengan baik.

"Catatan saya, supaya KPU lebih memerhatikan pemungutan suara di rumah sakit bagi pasien atau keluarga di sana, lalu di rutan, lembaga kemasyarakatan, di panti jompo, yang selama ini kelihatannya tidak cukup terlayani dengan baik," kata Hadar ketika menghadiri uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU) di Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Hadar mengatakan, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, KPU tak bisa membuat tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi-lokasi tersebut.

Baca juga: Ketua KPU Ingatkan Parpol Siapkan Dokumen Pendaftaran Capres-Cawapres dengan Baik

Akibatnya, pasien rumah sakit, tahanan, hingga penghuni lembaga pemasyarakatan harus dimasukkan sebagai data pemilih TPS terdekat lainnya.

"Karena tidak ada TPS khusus, mereka harus ditempelkan ke TPS lain," ujar Hadar.

Padahal, lanjut Hadar, KPU bisa saja membuat TPU khusus di lokasi-lokasi tersebut. Hal ini bertujuan supaya seluruh pemilik hak suara dapat terlayani dengan baik. 

Dengan demikian, diharapkan angka golput atau mereka yang tak memilih dapat ditekan.

"Tidak apa juga KPU bikin TPS khusus, sehingga ribuan warga di rumah sakit jangan cuma 10 persen (yang memberikan suara), ya enggak terlayani," kata dia.

Baca juga: KPU Imbau Pasangan Capres-Cawapres Tak Mendaftar Berbarengan

Hadar menilai, masih ada waktu bagi KPU untuk mempersiapkan pelayanan khusus bagi pemilih yang berada di rumah sakit, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan.

Ia berharap, saat tiba hari pemungutan suara 17 April 2019 mendatang, pelayanan KPU dapat maksimal.

Hingga saat ini KPU masih terus mempersiapkan tahapan Pemilu 2019. Kemudian, pada 4-10 Agustus 2018, KPU menggelar pendaftaran capres-cawapres di kantor KPU.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum berharap bakal Capres dan Cawapres tidak menunggu hari terakhir pendaftaran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com