Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu, Wiranto Minta Masyarakat Tak Umbar Tagar Kebencian di Medsos

Kompas.com - 02/08/2018, 15:47 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta masyarakat untuk tak mengumbar tagar-tagar bernada kebencian selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung.

Ia menilai tagar-tagar bernada kebencian bisa memperpanjang konflik di tingkat warga setiap kontestasi politik berlangsung.

"Nanti tiap lima tahunan kita selalu punya problem persatuan bangsa, bagaimana mau maju sebagai bangsa, tiap pilkada, tiap pileg, tiap pilpres kita latihan untuk mempertahankan persatuan lagi, persatuan ini kan abadi kalau bisa kita rawat baik-baik," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: Asian Games 2018, Wiranto Harap Tak Ada Aksi Demo dan Ujaran Kebencian

Namun, Wiranto tak menjelaskan soal tagar-tagar seperti apa yang terkategori dalam ujaran kebencian.

"Saya tidak secara spesifik mengatakan hashtag mana yang kira-kira ujaran kebencian, itu sudah ada takarannya kan, sudah ada kriteriannya, dari hukum," kata dia.

Ia berharap masyarakat bisa berpendapat di media sosial sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Wiranto menjelaskan, kontestasi politik harusnya dipenuhi dengan pertarungan gagasan, uji kualitas dan kompetensi.

Masyarakat harus fokus menggali berbagai latar belakang, visi, misi, hingga program kerja kandidat.

"Bukan adu ujaran kebencian, bukan adu jelek menjelekkan, itu nanti kontestasinya jadi sangat tidak sehat, itu ya," kata dia.

Wiranto meminta masyarakat untuk menahan diri menyebarkan ujaran kebencian di tahun politik ini.

Selain itu, pemerintah juga telah bekerja sama dengan para pemuka agama, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk mengajak masyarakat memelihara persatuan dalam kontestasi politik.

Baca juga: Kebencian, Demokrasi, dan Pancasila

"Intinya, menyebarkan kebencian di antara kita itu kan melanggar hukum, merusak persatuan bangsa, itu enggak boleh sebenarnya," katanya.

"Risiko untuk memelihara persatuan dan kemerdekaan ini tidak seberat para pendahulu tatkala mendirikan negara ini dan mewariskan kepada kita. Kok sekarang ini sudah bersatu, merdeka, dan berdaulat kok ingin diacak-acak sendiri, ini kan salah," sambung Wiranto.

Kompas TV Tujuan penggalangan kekuatan untuk terbentuknya koalisi keumatan agar pada 2019 ganti presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com