Demokrat-PKS Sepakat Tak Inginkan Tindakan Radikal dalam Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan komitmennya agar tidak ada tindakan radikal dalam Pilpres 2019 dan dalam proses membangun negara.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah melakukan pertemuan empat mata dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018).

"Oleh karena itu kami bersama-sama (Demokrat-PKS) juga tidak inginkan adanya tindakan-tindakan yang radikal dari siapapun dan dari kelompok mana pun," ujar SBY.

"Insya Allah, kami (Demokrat-PKS) ditakdirkan bersama-sama nanti dalam pemerintahan dan parlemen, maka semangat ke-Indonesiaan, kebhinekaan, namun juga saling menghargai satu sama lain itu bisa terus kami jaga," tambahnya lagi.

Baca juga: Bertemu SBY, Elite PKS Prihatin Kondisi Sosial Ekonomi di Pemerintahan Jokowi

Menurut SBY, banyak yang salah persepsi terhadap PKS. Ia menjelaskan bahwa meskipun PKS merupakan partai Islam, tetapi tetap menghormati demokrasi dan sejalan dengan sistem pemerintahan di Indoensia.

Ia berkaca pada pengalamannya dan Salim ketika berada dalam pemerintahan, di mana SBY menjabat sebagai presiden. Saat itu, Salim merupakan Menteri Sosial dalam pemerintahan SBY.

"Tadi Ustad Salim menceritakan ke saya (saat menjabat) sebagai Mensos, ketika memberi bantuan itu berlaku bagi semua, identitas, agama, etnis, suku apapun, karena mereka rakyat Indonesia," terangnya.

SBY menambahkan bahwa komitmen itulah yang akan dibawa kedua partai tersebut dalam kontestasi Pilpres 2019 dan jika nantinya memenangkannya.