Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Dana Desa Itu Bantuan Inisiatif dari Presiden Jokowi

Kompas.com - 25/07/2018, 12:37 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat adalah bantuan inisiatif dari Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Tjahjo dalam acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Yogyakarta, Rabu (25/7/2018).

Hadir dalam acara itu para kepala desa dan aparatur desa dari berbagai daerah di Indonesia.

Turut hadir juga Presiden Joko Widodo untuk memberikan pengarahan kepada para perangkat desa.

"Saya ingatkan, bantuan desa itu inisiatif dan bantuan dari Bapak presiden Joko Widodo," kata Tjahjo yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari seluruh perangkat desa yang hadir.

"Ini penting Bapak Presiden, karena banyak orang mengaku-ngaku. Dari saya, dari si A, dari si B. Ini bantuan inisiatif dari Bapak Presiden Joko Widodo," tambah politisi PDI-P ini.

Pemerintah mulai menggelontorkan dana desa sejak tahun 2015 sebesar Rp 20 Triliun. Jumlah itu meningkat menjadi Rp 47 Triliun pada 2016, dan Rp 60 triliun tahun 2017 dan 2018.

Total, pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar 187 Triliun.

Tjahjo meyakini dana sebesar itu akan mempercepat pemerataan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa.

"Termasuk juga kalau masyarakat desanya maju, tentu kepala desa dan perangkat desa menikmati," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com