Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Orang yang Dorong JK Maju Cawapres?

Kompas.com - 24/07/2018, 20:09 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka peluang untuk maju sebagai Cawapres 2019 bila diperkenankan undang-undang.

Padahal, sebelumnya ia menyatakan ingin istirahat setelah 20 tahun lebih bekerja di pemerintahan. Ia juga ingin ada regenerasi kepemimpinan.

Belum diketahui pasti apa yang membuat Kalla berubah pikiran. Namun, menurut mantan Manteri ESDM Sudirman Said, Presiden Jokowi lah orang yang mendorong JK untuk bersedia maju Cawapres.

Baca juga: Jadi Pihak Terkait, JK Bermaksud agar Proses Gugatan Cepat Selesai

"Saya sih menduga dengan gampang ya dari Pak Presiden (yang mendorong) karena beliau yang membutuhkan pasangan, kemudian dari partai-partai yang sekarang dalam koalisi," ujarnya di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Pernyataan Sudirman Said itu disampaikan usai ia bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla.

Dalam pertemuan itu, ia mengaku sempat membicarakan keputusan Kalla terlibat dalam gugatan pasal syarat Cawapres ke MK.

Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said di Jakarta, Sabtu (21/7/2018).KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said di Jakarta, Sabtu (21/7/2018).

Baca juga: Kuasa Hukum: JK Jadi Pihak Terkait Gugatan UU Pemilu Bukan untuk Pribadi

Sudirman mengatakan posisi JK bukanlah orang yang aktif untuk maju sebagai Cawapres. Kalla, kata dia, tidak menawarkan diri atau menyodorkan diri untuk jadi Cawapres.

Menurut Sudirman, negara memang membutuhkan pemimpin-pemimpin muda, namun ia menilai JK kemungkinan masih dibutuhkan dalam kepemimpinan saat ini.

"Termasuk beliau sendiri dari dulu bilang kan mau istirahat, momong cucu, dan berharap yang muda-muda muncul. Tapi keadaan memaksa beliau untuk bersiap," kata Sudirman.

Baca juga: JK Dapat Restu Jokowi untuk Jadi Pihak Terkait Uji Materi Syarat Cawapres

Saat ditanya kondisi apa yang membuat JK dinilai tetap harus ada di tampuk kekuasaan, Sudirman menyebut salah satunya yakni faktor ekonomi.

Seperti diketahui, Kalla adalah pengusaha kawakan. Sehingga ia dinilai mengetahui keinginan dunia usaha dan iklim investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Kira-kira yang sekarang butuh kehadiran Pak JK adalah Pak Jokowi. Bisa saja Pak Jokowi sudah merasa nyaman berpasangan dengan beliau," kata Sudirman.

Baca juga: Kecurigaan bahwa Pak JK Punya Ambisi Kekuasaan Sulit Dihindari

Sebelumnya, JK mengaku, keputusanya terlibat uji materi salah satu pasal terkait syarat Cawapres di MK, tak ditentukan sendiri.

"Tentu hal ini saya bicarakan dengan Pak Jokowi sebagaimana yang disampaikan Juru Bicara Presiden kan," ujarnya di Kantor Wapres, Jakarta.

"Itu bukan sendirian. Saya bicarakan hal tersebut baru saya ikut serta uji materi ini. Bukan saya sendiri," sambung dia.

Baca juga: Cak Imin: Jika Pak JK Lolos Cawapres, Jadi Saingan Saya

Pasal yang dimaksud yakni Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum. Penggugat pasal tersebut ke MK yakni Partai Perindo.

Pasal tersebut menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden bukankah orang yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com