Jadi Pihak Terkait, JK Bermaksud agar Proses Gugatan Cepat Selesai

Kompas.com - 24/07/2018, 18:35 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Wakil Presiden Jusuf Kalla, Irmanputra Sidin, menyatakan, keputusan kliennya untuk menjadi pihak terkait dalam uji materi Pasal 169 huruf N Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan demi kekuasaan.

Dia menjelaskan, maksud JK adalah untuk membantu agar proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat selesai dengan cepat.

"Tidak (mengajukan diri sebagai) penggugat, tapi pihak terkait untuk memberikan keterangan perspektif konstitusional agar bisa stimulasi untuk putusan yang seadil-adilnya dan secepat-cepatnya kepastian hukum menjelang Pemilu 2019," ungkap Irman dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Baca juga: Kuasa Hukum: JK Jadi Pihak Terkait Gugatan UU Pemilu Bukan untuk Pribadi

Oleh sebab itu, Irman mengungkapkan, publik tidak perlu mengkhawatirkan keputusan Kalla tersebut.

Pakar hukum tata negara Andi Irmanputra SidinKOMPAS.com/Indra Akuntono Pakar hukum tata negara Andi Irmanputra Sidin

"Pada konteks itu tidak ada hubungan antarkekuasaan, isu matinya regenerasi, dan tidak ada hubungan otoriterisme," katanya. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Irman, pengajuan diri Kalla sebagai pihak terkait adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai syarat cawapres menjelang Pemilu 2019.

Sehingga, tidak ada unsur otoriterisme seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak.

Baca juga: JK Dapat Restu Jokowi untuk Jadi Pihak Terkait Uji Materi Syarat Cawapres

"Adapun isu otoriterisme, sistem ketetanegaraan kita tidak memberikan ruang pada otoriterisme, sebab yang menentukan kuasa itu adalah kita sebagai warga negara Indonesia," sebut Irman.

"Kita sebagai warga negara yang memilih 5 tahun ke depan, apakah presiden dan wapres masih kita hendaki. Oleh karenanya tidak ada hubungan masukan JK dengan putusan MK dengan otoriterisme, justru putusan MK yang akan terus membatasi sistem kekuasaan yang ada," tambah Irman.

Uji materi UU Pemilu diajukan ke MK oleh Partai Perindo pada 10 Juli 2018 lalu. Uji materi UU tersebut, jika dikabulkan oleh MK, akan memungkinkan Kalla kembali maju sebagai wapres dalam Pemilu 2019.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.