Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Selalu Diintervensi, Jaksa Agung Ingin Kerja Sama dengan KPK

Kompas.com - 24/07/2018, 14:44 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan dirinya ingin bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus. Hal ini termasuk penelusuran dan pengamanan aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

"Kolaborasi, joint investigation (investigasi bersama) dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara, termasuk penelusuran dan pengamanan aset-aset hasil kejahatan korupsi," kata Prasetyo pada acara serah terima penyerahan barang rampasan KPK kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (24/7/2018).

Kepada Ketua KPK Agus Rahardjo, Prasetyo mengungkapkan dirinya berharap Kejagung dapat menjalin kerja sama yang lebih luas dan strategis dengan KPK. Kerja sama ini juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Baca juga: Jaksa Agung: Penolak DKN Apa Mewakili Seluruh Korban Pelanggaran HAM?

 

Prasetyo mengungkapkan pula, ketika menangani kasus, kerap kali Kejagung diintervensi. Kasus ini baik pada kasus kecil maupun kasus yang besar.

Namun demikian, hal ini tidak terjadi ketika KPK tengah menangani kasus. Setiap kali KPK bekerja menangani kasus, imbuh Prasetyo, semua pihak tidak berani mendekat atau melakukan intervensi.

"Perbedaan KPK dan Kejaksaan dalam hal penanganan perkara antara lain saat KPK menangani satu kasus, sebesar apapun atau sekecil apapun semua pihak akan lari tidak berani mendekat.

Baca juga: Jaksa Agung Minta Tommy Soeharto Serahkan Gedung Granadi Terkait Kasus Supersemar

 

Sebaliknya, Kejaksaan atau penegak hukum yang lain menangani satu kasus sekecil apapun seringkali ada gerakan untuk intervensi," ujar Prasetyo.

Oleh sebab itu, Prasetyo merasa perlu untuk melakukan kerja sama dengan KPK. Jaksa dapat memanfaatkan kewenangan yang lebih dimiliki KPK, sementara KPK bisa memanfaatkan jaringan yang dimiliki Kejagung.

"Masing-masing kita punya keterbatasan dan kelebihan. KPK memiliki kelebihan dalam kewenangan, dukungan operasional, serta dukungan politik, hanya terbatas dalam jaringan dan jumlah anggota," tutur Prasetyo.

Kompas TV Kejagung mengungkapkan alasan mantan dirut Pertamina dijadikan tersangka.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Nasional
Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Nasional
Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Nasional
Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Nasional
Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Nasional
Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Nasional
Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Nasional
Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com