Pengelolaan Desk Cyberspace Nasional Kemenko Polhukam Diserahkan ke BSSN

JAKARTA, KOMPAS.com - Tugas dan kewenangan Desk Cyberspace Nasional telah diserahkan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hal tersebut membuat berbagai hal yang telah dicapai oleh Desk Cyberspace Nasional dapat dimanfaatkan BSSN terkait dengan tugas dan kewenangan di bidang keamanan siber dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional.

“Transformasi pengelolaan siber dari desk cyber kemenkopolhukam ke BSSN ini merupakan momentum pemindahan otoritas nasional,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Yoedhi Swastono usai Acara Serah Terima Pengelolaan Keamanan Siber Nasional Kemenko Polhukam dan Badan Siber dan Sandi Negara di Ruang Rapat Parikesit Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2018).

Yoedhi menuturkan, nantinya terintegrasi lembaga-lembaga pengelola siber, seperti di Kementerian Pertahanan ada siber defense, di Polri ada sibercrime, kemudian BIN ada siberintelejen, Kementerian Luar Negeri ada cyber diplomasi, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika ada siber information, Kemenko Perekonomian ada siber ekonomi dan lembaga lainnya di bawah koordinasi BSSN.

Namun, kata Yoedhy, jika dalam praktiknya terjadi hal-hal yang insindental atau mengganggu keamanan negara, koordinasi akan dilakukan oleh Menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menkopolhukam).

Diketahui pada 19 Mei 2017 presiden telah menetapkan Perpres 53 Tahun 2017 tentang BSSN dan pada tanggal 16 Desember 2017 presiden merevisi melalui Perpres Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN.

“Kepentingan dari pembentukan BSSN ini telah mendesak bagi kepentingan nasional. Dalam rangka untuk melindungi keamanan siber secara menyeluruh termasuk dalam mendukung ekonomi digital dan industri era 4.0,” tutur dia.

Selain itu, Yoedy berharap BSSN agar lebih mengembangkan kebijakan sipil nasional dengan kemampuan deteksi dan proteksi ancaman siber.

“Melalui pemberdayaan sistem dan teknologi serta kapasitas sumber daya manusi dan dapat diandalkan melalui praktisi, akademisi, komunitas siber serta kerjasama internasional sehingga dapat menjamin keamanan siber diera digital ini,” ujar Yoedy.

"Fokus untuk BSSN 2018-2019 kita fokus lebih mengamankan siber di pilkada dan pilpres,” tambah dia.