Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Silon Sempat Bermasalah, KPU Balik Salahkan Kebiasaan Parpol

Kompas.com - 17/07/2018, 13:46 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memungkiri banyaknya keluhan parpol terhadap Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Beberapa hari lalu, Silon memang sulit diakses.

Namun, Komisioner KPU Ilham Saputra menilai, parpol punya andil terhadap masalah itu terutama yang menyangkut kebiasaan para parpol dalam memasukkan data.

"Kalau soal Silon, kami sudah berikan waktu satu bulan. Persoalannya mereka (parpol) baru upload seminggu menjelang penutupan, sehingga loading-nya sangat besar, kita juga kesulitan," ujarnya di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Baca juga: Belum Daftar Caleg 2019, PSI Keluhkan Silon KPU

"Akhirnya kemarin storage-nya kami tambah. Alhamdulilah keluhan-keluhan (terhadap Silon) itu berkurang," sambung dia.

Masalah pada Silon dijadikan alasan oleh para parpol mendaftarkan calegnya ke KPU disaat-saat akhir pendaftaran. Badan Pengawas Pemilu (Bawalsu) juga mengungkapan hal yang sama.

Namun, KPU menilai masalah tidak hanya ada pada Silon, namun juga pada parpol itu sendiri. Misalnya, kelengkapan dokumen mulai dari administrasi rumah sakit hingga SKCK.

Baca juga: Jelang Batas Akhir, KPU Minta Parpol Tuntaskan Pendaftaran Bacaleg di Aplikasi Silon

"Ada dinamika internal juga di beberapa parpol besar. Soal nomor urut lah, menempatkan orang yang tepat di dapil yang tepat. Ini kan juga persoalan penting buat mereka," kata Ilham.

Salah satu parpol yang mengeluhkan Silon yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sistem KPU tersebut dianggap bermasalah dan justru sempat menghambat pendaftaran akibat sulut diakses.

Baca juga: KPU Imbau Parpol Percepat Pendaftaran Bacaleg di Aplikasi Silon

Parpol peserta Pemilu 2019 wajib memasukan berbagai berkas pencalegan ke Sipol KPU. Setelah itu, parpol harus menyerahkan dokumen secara langsung ke KPU.

Saat parpol secara bersamaan berupaya mengunggah berkas caleg via online, saat itulah menurut KPU, Sipol sulit diakses karena tak kuat menerima besarnya data.

Kompas TV Data yang masuk melalui silon akan menjadi pembanding untuk memverifikasi bakal calon anggota legislatif. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok E-mail Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok E-mail Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com