Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Teror di Surabaya Memudahkan Polri Membongkar Jaringan Teroris

Kompas.com - 16/07/2018, 12:11 WIB
Abba Gabrillin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyebut serangkaian aksi teror di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, semakin memudahkan polisi untuk membongkar jaringan radikal. Pasca aksi teror tersebut, polisi telah menangkap 197 terduga pelaku.

"Kami bersedih karena ada korban, tapi di sisi lain, memberikan peluang yang sangat besar kepada Polri untuk masuk ke dalam jaringan ini dan menangkap mereka," ujar Tito saat ditemui di Mako Brimob Depok, Jawa Barat, Senin (16/7/2018).

Menurut Tito, selama ini polisi selalu terbatas dalam menindak para terduga teroris. Sebab, sistem demokrasi memberikan kebebasan bagi kelompok manapun untuk berkumpul dan berpendapat.

Baca juga: Pascabom Surabaya, Polri Tangkap 197 Terduga Teroris, 20 di Antaranya Tewas

Sistem demokrasi tersebut dimanfaatkan kelompok teroris untuk menyebarkan paham radikal di tengah masyarakat. Terbatasnya kewenangan Polri yang diatur dalam undang-undang juga menyulitkan polisi.

Namun, pasca kejadian di Surabaya, polisi memiliki alasan untuk menindak siapapun yang diduga terlibat dalam aksi teror. Polisi berwenang melakukan penindakan setelah terjadi perbuatan melawan hukum.

"Tadinya kami tidak bisa masuk, hanya melihat dari luar dan mengawasi. Sekarang mereka buka pintu kami untuk masuk. Karena mereka melakukan pelanggaran hukum, kami punya alasan melakukan penangkapan dan membuka jaringan seluas-luasnya," kata Tito.

Kompas TV Baku tembak yang terjadi pada Sabtu (14/7) sore di Jalan Kaliurang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com