Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Batas Akhir, KPU Terus Pantau Kendala-kendala Pendaftaran Caleg

Kompas.com - 13/07/2018, 12:47 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkapkan, pihaknya menerima sejumlah keluhan dari parpol maupun bakal calon anggota legislatif terkait kendala teknis yang dihadapi dalam pendaftaran caleg.

"Misalnya, soal kenapa rumah sakitnya tidak mau terima atau ada beberapa rumah sakit yang tidak bisa merekomendasi tentang surat keterangan sehat jasmani rohani misalnya," kata Ilham di gedung KPU, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

"Bahkan ada rumah sakit di daerah yang tidak mampu mengeluarkan surat keterangan sehat rohani misalnya. Ini jadi mereka harus ke ibu kota (provinsi) dulu. Jadi lebih ke persoalan itu," lanjutnya.

Baca juga: KPU Tegaskan Tak Akan Perpanjang Masa Pendaftaran Caleg

Selain itu, KPU juga menerima keluhan sulitnya mengakses dan memasukkan data ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang disiapkan KPU.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak parpol untuk memastikan proses pendaftaran caleg bisa berjalan dengan lancar hingga batas akhir pendaftaran pada 17 Juli 2018 nanti.

Salah satu upaya KPU adalah membuat forum komunikasi antara pihak KPU dan perwakilan parpol. Hal itu guna menangani berbagai kendala yang ada dengan cepat.

Baca juga: KY Kecam Pungli Pembuatan Surat Keterangan Caleg

"Kami ada grup Whatsapp, liaison officer setiap partai itu bisa mengajukan beberapa persoalan-persoalan sehingga nanti bisa kita atasi gitu," katanya.

"Misalnya soal sistem informasi pencalonan (Silon) up and down gitu kan, kita terus menjaga. Kemudian karena mungkin load-nya tinggi yang kemudian ada down dan kesulitan memasukkan data itu, sehingga kita bisa memperbaiki itu," ujarnya.

Ia berpesan kepada seluruh parpol untuk tak mendaftarkan calegnya mendekati batas akhir pendaftaran.

Baca juga: Pendaftaran Caleg Masih Sepi, Apa Sebabnya?

Menurut dia, hal itu akan mengganggu proses tahapan Pemilu 2019. Selain itu, parpol juga tidak punya banyak waktu ketika berkas yang diserahkan harus diperbaiki.

"Kalau waktunya mepet kita khawatir nanti terjadi persoalan ketika mereka tidak mampu memperbaiki hasil verifikasi jika ada kesalahan dan perbaikan sehingga nanti akhirnya jadi persoalan," sambung dia.

Baca juga: Hingga Hari Ke-10, Belum Ada Parpol yang Daftarkan Calegnya ke KPU

Tahap pendaftaran caleg dibuka mulai 4-17 Juli 2018. Kemudian, akan ada verifikasi administrasi bakal calon pada 4 sampai 18 Juli 2018.

Selanjutnya, KPU akan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon kepada partai politik peserta pemilu.

Pada 22-31 Juli, akan ada perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota serta pengajuan bakal calon pengganti.

Kompas TV Batas akhir pendaftaran bakal calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kian dekat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com