Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Airlangga Minta SBY untuk Bersedia Jadi Koalisi Cadangan

Kompas.com - 12/07/2018, 21:26 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan isi pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Selasa (12/7/2018) lalu.

Menurut dia, dalam pertemuan yang berlangsung di rumah SBY di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan itu, Airlangga melakukan lobi agar Demokrat dan Golkar bisa berkoalisi.

Namun, koalisi itu baru dilakukan apabila Airlangga tidak dipilih sebagai calon wakil presiden bagi Joko Widodo.

Baca juga: Demokrat: SBY dan Airlangga Bahas Potensi Poros di Luar Jokowi dan Prabowo

"Cerita yang sebenernya itu. Airlangga Hartarto minta SBY agar Demokrat bersedia menjadi koalisi cadangan bersama Golkar jika Airlangga tidak menjadi Cawapres (Jokowi)," kata Andi Arief saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/7/2018).

Partai Demokrat saat ini memiliki 10,19 persen kursi di DPR, sementara Golkar mengantongi 14,75 persen. Apabila berkoalisi, kursi kedua parpol sudah melewati syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Kendati demikian, menurut Andi, SBY tidak menjawab permintaan Airlangga itu. Menurut dia, Demokrat masih harus melihat dinamika politik yang akan terjadi.

Baca juga: Golkar: Penentuan Cawapres Jokowi Harus Perhatikan Keinginan Mitra Koalisi

"Akan kita lihat kemungkinan-kemungkinannya apakah memungkinkan menang atau tidak. Akan dilihat siapa yang akan diajukan capres-cawapres, baik oleh Golkar maupun Demokrat," ucap Andi.

Andi menegaskan, selain Agus Harimurti Yudhoyono yang selama ini dielu-elukan oleh para kader, Demokrat juga masih memiliki banyak sosok lain. Misalnya saja, mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.

"Prinsipnya koalisi alternatif Demokrat-Golkar bisa saja terjadi dan kami menganggap langkah Golkar masuk akal untuk menggandeng Demokrat," kata dia.

Bantahan Golkar

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, membantah pernyataan Arief tersebut.

Menurutnya, dalam pertemuan itu justru Airlangga mengajak Demokrat untuk bergabung ke koalisi pemerintah, mengusung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Tidak benar jika dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa Partai Golkar akan beralih dukungan dari Pak Jokowi," ujar Ace melalui pesan singkat, Jumat (13/7/2018).

Baca juga: Golkar Bantah Soal Tawaran Pembentukan Koalisi Cadangan ke Demokrat

"Yang ada sebaliknya, Partai Golkar justru mengajak Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi Pemerintahan," lanjutnya.

Ace mengatakan, pertemuan antara Airlangga dan SBY merupakan komunikasi politik antara Partai Golkar dengan Demokrat.

Pertemuan itu merupakan pertemuan biasa yang sering dilakukan antara keduanya.

Baca juga: TGB Sebut Banyak Kader Potensial yang Dimiliki Demokrat

Ia juga membantah bahwa Airlangga menawarkan pembentukan poros ketiga ke Partai Demokrat. Ace menegaskan bahwa Partai Golkar konsisten mendukung Presiden Jokowi sebagai Capres 2019.

"Tidak benar bahwa Pak Airlangga menawarkan poros ketiga kepada Partai Demokrat. Partai Golkar konsisten mendukung Pak Jokowi sebagai Capres 2019," kata Ace.

Kompas TV Masih cairnya dinamika koalisi parpol jelang Pilpres 2019 membuat peta koalisi dukungan capres belum menuju kata final.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com