Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Bantah soal Tawaran Pembentukan Koalisi Cadangan ke Demokrat

Kompas.com - 13/07/2018, 10:13 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief soal pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beberapa waktu lalu.

Andi mengungkapkan, dalam pertemuan yang berlangsung di rumah SBY di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan itu, Airlangga melakukan lobi agar Demokrat dan Golkar bisa berkoalisi.

Namun, koalisi itu baru dilakukan apabila Airlangga tidak dipilih sebagai calon wakil presiden bagi Joko Widodo.

Baca juga: Demokrat: Airlangga Minta SBY untuk Bersedia Jadi Koalisi Cadangan

Menurut Ace, dalam pertemuan itu justru Airlangga mengajak Demokrat untuk bergabung ke koalisi pemerintah, mengusung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Tidak benar jika dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa Partai Golkar akan beralih dukungan dari Pak Jokowi," ujar Ace melalui pesan singkat, Jumat (13/7/2018).

"Yang ada sebaliknya, Partai Golkar justru mengajak Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi Pemerintahan," lanjutnya.

Baca juga: Sekjen Demokrat Akui Golkar Ajak Gabung ke Koalisi Jokowi

Ace mengatakan, pertemuan antara Airlangga dan SBY merupakan komunikasi politik antara Partai Golkar dengan Demokrat. Pertemuan itu merupakan pertemuan biasa yang sering dilakukan antara keduanya.

Ia juga membantah bahwa Airlangga menawarkan pembentukan poros ketiga ke Partai Demokrat.

Ace menegaskan bahwa Partai Golkar konsisten mendukung Presiden Jokowi sebagai Capres 2019.

"Tidak benar bahwa Pak Airlangga menawarkan poros ketiga kepada Partai Demokrat. Partai Golkar konsisten mendukung Pak Jokowi sebagai Capres 2019," kata Ace.

Baca juga: Ketum Golkar Sebut Demokrat Berpeluang Gabung ke Koalisi Jokowi

Diketahui, Partai Demokrat saat ini memiliki 10,19 persen kursi di DPR, sementara Golkar mengantongi 14,75 persen. Apabila berkoalisi, kursi kedua parpol sudah melewati syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Kendati demikian, menurut Andi, SBY tidak menjawab permintaan Airlangga itu. Menurut dia, Demokrat masih harus melihat dinamika politik yang akan terjadi.

"Akan kita lihat kemungkinan-kemungkinannya apakah memungkinkan menang atau tidak. Akan dilihat siapa yang akan diajukan capres-cawapres, baik oleh Golkar maupun Demokrat," ucap Andi.

Baca juga: Demokrat: SBY dan Airlangga Bahas Potensi Poros di Luar Jokowi dan Prabowo

Andi menegaskan, selain Agus Harimurti Yudhoyono yang selama ini dielu-elukan oleh para kader, Demokrat juga masih memiliki banyak sosok lain. Misalnya saja, mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.

"Prinsipnya koalisi alternatif Demokrat-Golkar bisa saja terjadi dan kami menganggap langkah Golkar masuk akal untuk menggandeng Demokrat," kata dia.

Kompas TV SBY menyebut Demokrat akan menjadi game changer.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com