Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, Gerindra, PKS, PAN Umumkan Koalisi Pilpres 2019

Kompas.com - 12/07/2018, 11:32 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa pekan depan, partainya akan mendeklarasikan koalisi pada Pemilu 2019 bersama Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, deklarasi tersebut tidak bersamaan dengan pengumuman pasangan capres-cawapres yang akan diusung.

"Pekan depan rencananya. Figurnya mungkin belakangan di pertemuan berikutnya," ujar Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Makin Mengerucut, Ini Kandidat Cawapres Prabowo

Mardani menilai, deklarasi harus segera dilakukan. Sebab, Gerindra, PKS dan PAN akan mengusung capres-cawapres penantang Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Di sisi lain, pihaknya juga berupaya untuk menambah jumlah partai koalisi. Ia berharap, Partai Demokrat bergabung dengan koalisi.

Partai Demokrat hingga saat ini belum menyatakan sikap dukungan terhadap Presiden Joko Widodo maupun penantangnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Lebih cepat lebih baik. The sooner, the better karena kita penantang. PKS Insya Allah bersama Gerindra dan sedang berusaha agar lebih besar," kata Mardani.

Baca juga: SBY: Saat Jokowi dan Prabowo Umumkan Cawapres Jadi Game Changer

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa  Prabowo  akan segera mendeklarasikan koalisi Pilpres 2019.

Namun, Dasco tidak mengatakan kapan deklarasi tersebut akan dilakukan.

"Pak Prabowo kemarin bicara bahwa mungkin enggak akan lama lagi akan declare soal koalisi partai," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Menurut Dasco, selama ini Gerindra terus membangun komunikasi dengan partai-partai yang berpotensi menjadi mitra koalisi.

Baca juga: Jokowi: Mbok Sabaaarrr....

Dalam komunikasi tersebut, pimpinan partai politik juga membicarakan soal pembagian kekuasaan.

Dasco menuturkan, pembagian kekuasaan harus dibicarakan sebelum koalisi benar-benar terbentuk.

"Kalau saya pikir mungkin lebih baik dibicarakan di awal supaya nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah matang baru kemudian di-declare," kata Dasco.

"Nah, itulah kenapa kemudian declare ini agak lama. Kami juga enggak mau terburu-buru agar tidak keliru nantinya," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com