Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Tunggu Undangan Jokowi Bicara soal Nama Cawapres

Kompas.com - 09/07/2018, 20:40 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mengakui belum diajak bicara oleh Presiden Jokowi terkait dengan nama Cawapres untuk Pilpres 2019.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan, pihaknya menunggu undangan Jokowi untuk membicarakan hal tersebut.

"Kami tunggu nanti dari pada Pak Jokowi," ujarnya di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Baca juga: Nasdem: Indonesia Butuh Tandingan Jokowi, Kasih Dong...

Johnny mengatakan, pihak Presiden Jokowi sedang menjadwalkan pertemuan dengan para ketua umum partai pendukung. Nantinya dalam pertemuan itu Jokowi akan menyampaikan nama Cawapres pilihannya.

Saat ditanya kapan jadwal pertemuan tersebut, Johnny mengaku belum tahu kapan pastinya. Namun ia mengatakan, hal itu harus terjadi sebelum Jokowi mengumumkan nama Cawapres ke publik.

"Lagi dijadwalkan kok, ya sebelum pengumuman pasti kan. Kita tunggu sedikit, jangan buru-buru," kata dia.

Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut Cawapres Pilihan Jokowi Pasti Diterima Koalisi

Nasdem sendiri berharap agar Jokowi segera mengumumkan nama Cawapres pilihannya kepada publik sesegera mungkin. Kalau bisa pada Juli ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan belum mendapatkan undangan atau ajakan dari Jokowi terkait dengan penyampaian nama Cawapres.

Hal itu dinilai penting karena partai partai koalisi belum diberitahu siapa nama Cawapres yang ada di kantong Jokowi.

Baca juga: JEO Sinyal Pilkada 2018 untuk Jokowi dan Pemilu 2019

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com