Kemendagri Sebut Camat di Wilayah Perbatasan Bukan Dipinggirkan Bupati

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengingatkan camat yang ditugaskan di wilayah perbatasan negara agar tak bersedih hati.

Hal itu diungkapkan Hadi ketika memberikan pengarahan dalam Rakor Penguatan Kapasitas Camat di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2018, Kamis (5/7/2018).

"Jangan berpikir camat yang di wilayah perbatasan negara adalah camat yang dipinggirkan bupati," ujar Hadi di Hotel Accor Mercure, Jakarta.

Menurut Hadi, camat yang ditugaskan di wilayah perbatasan negara seharusnya berbahagia. Sebab, mereka menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di wilayah perbatasan.

"Berbahagialah camat di wilayah perbatasan negara," kata Hadi.

Baca juga: Wiranto: Pemerintah Sungguh-sungguh Bangun Daerah Perbatasan

Bahkan, kata Hadi, pemerintah pusat memberikan perhatian yang berbeda bagi camat yang ditugaskan di wilayah perbatasan negara.

"Semula kita melihat perbatasan negara adalah wilayah pertahanan yang harus dipertahankan dengan militer, tapi sekarang beda," kata Hadi.

Meski demikian, Hadi mengingatkan bahwa peran dan tugas camat di wilayah perbatasan tidaklah mudah. Sebab, wilayah perbatasan merupakan wajah Indonesia.

"Kita butuh peran camat mengkoordinasi penyelesaian batas negara, harus paham pos batas lintas negara dan paham pembangunan batas negara," kata dia.

Para camat tersebut juga diingatkan agar selalu berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam pembangunan wilayah perbatasan NKRI.

"Sangat penting koordinasi BNPP dengan para Camat. Bagaimana pengelolaan batas negara kita dan upaya pembangunan kawasan perbatasan," kata Hadi.

Baca juga: Wiranto Minta BNPP Percepat Pembangunan di Daerah Perbatasan

Sementara itu, Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, selain menjalankan tugas dari bupati, camat juga punya tugas dan kewajiban lainnya.

Misalnya, camat bertugas menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

"Jadi sebagai perangkat pemerintahan terdepan dalam sistem administrasi pemerintahan negara yang merupakan representasi kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum," kata Sigit.

Sigit juga berharap, ke depan para camat dapat meningkatkan koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah maupun antar-pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan perbatasan negara.