Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Minta BNPP Percepat Pembangunan di Daerah Perbatasan

Kompas.com - 17/04/2018, 06:15 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pembangunan di daerah perbatasan merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan dan perlu dipercepat.

Saat menghadiri acara pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) di Merauke, Papua, Senin (16/4/2018), Wiranto meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berkoordinasi, bersinergi, dan saling mendukung dengan kementerian dan lembaga.

Melalui sinergi dan koordinasi yang baik, program membangun dari pinggiran yang tercantum dalam Nawacita pemerintahan Joko Widodo diharapkan dapat berjalan.

Baca juga : Wiranto: Pemerintah Sungguh-sungguh Bangun Daerah Perbatasan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menghadiri acara panen raya bersama di Distrik Semangga, Merauke,  Papua, Senin (16/4/2018).Dok. Kemenko Polhukam Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menghadiri acara panen raya bersama di Distrik Semangga, Merauke, Papua, Senin (16/4/2018).
"Perhatian Presiden Jokowi untuk bagaimana memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi penduduk perbatasan memang sangat perlu dan tepat sekali. Jadi yang pertama dari sisi pendekatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Wiranto seperti dikutip dari keterangan pers Kemenko Polhukam, Senin (16/4/2018).

Wiranto mengatakan, pembangunan perbatasan juga harus dilakukan dari pendekatan keamanan dan pertahanan nasional.

Menurut mantan Panglima ABRI itu, ancaman saat ini sudah berubah. Ancaman tidak lagi berupa serangan militer atau berorientasi pada serangan secara fisik dari negara lain.

Baca juga : Pembangunan Daerah Perbatasan Diharapkan Selesai Akhir 2018

Kini, ancaman telah berubah menjadi serangan yang multidimensional di berbagai aspek kehidupan berbangsa.

"Ada serangan narkoba, ada human trafficking, ada radikalisme, terorisme, illegal fishing, illegal logging, semua itu ancaman-ancaman yang melalui perbatasan," kata Wiranto.

Oleh karena itu, lanjut Wiranto, jika daerah perbatasan di Indonesia lemah, maka ancaman itu dengan mudah masuk.

Dengan adanya pembangunan perbatasan dan infrastruktur diharapkan akan tumbuh satu pemukiman baru yang memperkuat pertahanan nasional.

"Artinya bahwa pembangunan perbatasan ini mutlak dan harus segera dipercepat, dan itu dilaksanakan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala BNPP," kata Wiranto.

Baca juga : Wiranto: Pemerintah Sungguh-sungguh Bangun Daerah Perbatasan

Selain itu, Wiranto mengungkapkan, pembangunan di beberapa daerah perbatasan sudah mulai terlihat hasilnya.

Hal itu terlihat dari munculnya pembangunan jalan-jalan baru dan infrastruktur transportasi, baik pelabuhan udara maupun pelabuhan laut.

Wiranto mengatakan, selama ini pos lintas batas Indonesia kumuh. Kemudian, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar membongkarnya dan dalam waktu dua minggu harus dibuat lebih bagus dari negara tetangga.

"Sekarang di tujuh daerah perbatasan, sudah sangat membanggakan bahkan menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk datang melihat masuk negara kita," ujar Wiranto.

"Ini sesuatu bagian dari membangun kebanggaan nasional, mereka merasa bangga karena ketika ditanya kamu dari negara mana maka dengan bangga mereka mengatakan, 'Aku orang Indonesia', karena secara fisik membanggakan," kata dia.

Kompas TV Jokowi resmikan pos lintas batas negara Badau


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com