Wiranto Minta BNPP Percepat Pembangunan di Daerah Perbatasan - Kompas.com

Wiranto Minta BNPP Percepat Pembangunan di Daerah Perbatasan

Kompas.com - 17/04/2018, 06:15 WIB
Menko Polhukam Wiranto didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo pada acara  Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan di Kabupaten MeraukeDok. Kemenko Polhukam Menko Polhukam Wiranto didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo pada acara Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan di Kabupaten Merauke

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pembangunan di daerah perbatasan merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan dan perlu dipercepat.

Saat menghadiri acara pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) di Merauke, Papua, Senin (16/4/2018), Wiranto meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP) berkoordinasi, bersinergi, dan saling mendukung dengan kementerian dan lembaga.

Melalui sinergi dan koordinasi yang baik, program membangun dari pinggiran yang tercantum dalam Nawacita pemerintahan Joko Widodo diharapkan dapat berjalan.

Baca juga : Wiranto: Pemerintah Sungguh-sungguh Bangun Daerah Perbatasan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menghadiri acara panen raya bersama di Distrik Semangga, Merauke,  Papua, Senin (16/4/2018).Dok. Kemenko Polhukam Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menghadiri acara panen raya bersama di Distrik Semangga, Merauke, Papua, Senin (16/4/2018).
"Perhatian Presiden Jokowi untuk bagaimana memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi penduduk perbatasan memang sangat perlu dan tepat sekali. Jadi yang pertama dari sisi pendekatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Wiranto seperti dikutip dari keterangan pers Kemenko Polhukam, Senin (16/4/2018).

Wiranto mengatakan, pembangunan perbatasan juga harus dilakukan dari pendekatan keamanan dan pertahanan nasional.

Menurut mantan Panglima ABRI itu, ancaman saat ini sudah berubah. Ancaman tidak lagi berupa serangan militer atau berorientasi pada serangan secara fisik dari negara lain.

Baca juga : Pembangunan Daerah Perbatasan Diharapkan Selesai Akhir 2018

Kini, ancaman telah berubah menjadi serangan yang multidimensional di berbagai aspek kehidupan berbangsa.

"Ada serangan narkoba, ada human trafficking, ada radikalisme, terorisme, illegal fishing, illegal logging, semua itu ancaman-ancaman yang melalui perbatasan," kata Wiranto.

Oleh karena itu, lanjut Wiranto, jika daerah perbatasan di Indonesia lemah, maka ancaman itu dengan mudah masuk.

Dengan adanya pembangunan perbatasan dan infrastruktur diharapkan akan tumbuh satu pemukiman baru yang memperkuat pertahanan nasional.

"Artinya bahwa pembangunan perbatasan ini mutlak dan harus segera dipercepat, dan itu dilaksanakan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala BNPP," kata Wiranto.

Baca juga : Wiranto: Pemerintah Sungguh-sungguh Bangun Daerah Perbatasan

Selain itu, Wiranto mengungkapkan, pembangunan di beberapa daerah perbatasan sudah mulai terlihat hasilnya.

Hal itu terlihat dari munculnya pembangunan jalan-jalan baru dan infrastruktur transportasi, baik pelabuhan udara maupun pelabuhan laut.

Wiranto mengatakan, selama ini pos lintas batas Indonesia kumuh. Kemudian, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar membongkarnya dan dalam waktu dua minggu harus dibuat lebih bagus dari negara tetangga.

"Sekarang di tujuh daerah perbatasan, sudah sangat membanggakan bahkan menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk datang melihat masuk negara kita," ujar Wiranto.

"Ini sesuatu bagian dari membangun kebanggaan nasional, mereka merasa bangga karena ketika ditanya kamu dari negara mana maka dengan bangga mereka mengatakan, 'Aku orang Indonesia', karena secara fisik membanggakan," kata dia.

Kompas TV Jokowi resmikan pos lintas batas negara Badau



Komentar
Close Ads X