Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Nilai Seharusnya Pemerintah Minta Bantuan Negara Lain untuk Angkat Korban KM Sinar Bangun

Kompas.com - 03/07/2018, 19:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyarankan Pemerintah Indonesia meminta bantuan negara lain jika tak mampu mengangkat jenazah korban dan bangkai kapal KM. Sinar Bangun.

Hal itu disampaikan Fadli menanggapi penghentian pencarian korban KM. Sinar Bangun oleh Badan SAR Nasional (Basarnas).

"Kalau enggak bisa, Indonesia minta bantuan negara lainlah. Ibaratnya gitu. Ini kan masalah 164 jasad gitu. Mungkin keluarga mereka ingin dikuburkan dengan layak, dengan baik. Menurut saya harus ada usaha maksimal," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Baca juga: Pencarian Korban KM Sinar Bangun di Danau Toba Dihentikan

Apalagi, lanjut Fadli, saat ini posisi bangkai kapal dan titik yang diduga terdapat jenazah korban sudah ditemukan.

Ia menilai kendala kedalaman yang dikeluhkan Basarnas untuk mengevakuasi jenazah korban dan bangkai kapal semestinya dicari solusinya.

Fadli meyakini ada teknologi yang dapat digunakan Basarnas untuk mengevakuasi jenazah korban dan bangkai kapal.

Baca juga: Ahli: KM Sinar Bangun Karam di Wilayah Terdalam Danau Toba

"Masak belum apa-apa sudah give up, begitu. Kan udah diketahui titiknya itu di mana. Titiknya sudah diketahui tempat jatuh atau tenggelamnya kapal tersebut kemudian tinggal melakukan evakuasi," papar Fadli.

"Jarak 450 meter memang itu cukup dalam. Tapi kan orang ini udah bisa nyampe ke bulan, udah nyampe ke mana, masak di situ enggak bisa? Gitu ya," lanjut Fadli.

Kompas TV Aktivis Ratna Sarumpaet berdebat dengan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan di Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com