Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Partisipasi Pemilih Tak Capai Target, Tapi Pilkada Kondusif

Kompas.com - 30/06/2018, 12:10 WIB
Moh Nadlir,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2018 hanya mencapai 73,24 persen. Tingkat partisipasi tersebut pun diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mencapai target.

Ketua KPU RI Arief Budiman dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (30/6/2018), menyatakan target partisipasi pemilih yang ditetapkan sebesar 77,5 persen.  

Walau demikian, berlangsungnya pilkada secara kondusif juga tetap disyukuri oleh penyelenggara pemilu. "Pelaksanaan pilkada berjalan lancar tak ada halangan yang cukup berarti," kata Arief.

Walau berjalan kondusif namun KPU mengakui di sejumlah daerah misalnya di Papua pelaksanaan pilkada masih tertunda karena sebab satu dan lainnya.

Baca juga: Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2018 Capai 73,24 Persen

"Kalau kita mau melihat daerah yang pelaksanaannya tertunda, di Nduga dan Paniai karena alasan keamanan dan logistik yang belum sampai," ungkap Arief.

KPU juga mengapresiasi peran serta pemerintah daerah dalam menyukseskan gelara pilkada di 171 daerah se-Indonesia.

Di mana banyak pemerintah daerah sebagian besar memenuhi anggaran pilkada yang diajukan KPU.

"Dari total anggaran yang diajukan, sebagian besar bisa dipenuhi mereka," kata Arief.

Baca juga: KPU Surakarta Siapkan Kambing untuk TPS Unik dan Partisipasi Pemilih 80 Persen

Kompas TV KPU pusat menyatakan tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak tahun ini naik dibanding tahun lalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com