Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Harap Pilkada Serentak 2018 Bersih dari Korupsi dan Politik Uang

Kompas.com - 26/06/2018, 19:38 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada Rabu (27/6/2018) besok, bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah terbaik.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengimbau seluruh pihak untuk mendukung dan mengawal pesta demokrasi ini dengan baik.

"Untuk itu, kami pandang proses penyelenggaraan yang bersih dari korupsi ataupun penyimpangan lain seperti politik uang dan penyalahgunaan kewenangan merupakan syarat mutlak agar pilkada berjalan dengan sukses menghasilkan pemimpin yang baik," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/6/2018).

Febri berharap para calon yang terpilih mampu berkontribusi positif bagi daerah dan masyarakatnya. Ia mengingatkan calon kepala daerah tak bermain-main dengan politik uang.

Baca juga: Pilkada Serentak, KPK Ingatkan Masyarakat Tak Pilih Calon yang Bermain Politik Uang

Sebab, jika terpilih, aksi tersebut bisa mendorong yang bersangkutan melakukan kejahatan korupsi lainnya saat menjabat di pemerintahan.

"Jangan sampai ada suara rakyat yang dibeli. Politik uang adalah langkah awal yang dapat menjerumuskan kepala daerah pada perilaku korupsi. Jangan sampai kita kotori proses demokrasi ini dengan korupsi," kata dia.

Jika integritas Pilkada Serentak 2018 terjaga, KPK berharap tak ada lagi kepala daerah terpilih yang terjerat dalam kasus korupsi di masa jabatannya nanti.

"Jadi kami harap kalau proses pemilihannya benar, biaya politik proporsional sehingga tidak ada motivasi atau pemicu untuk melakukan korupsi lebih lanjut saat menjabat. Harapan KPK seperti itu," kata  Febri.

Baca juga: Sayembara Pilkada Madiun, Tangkap Pelaku Politik Uang Dapat Hadiah

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga mengingatkan masyarakat untuk tak tergoda dengan politik uang. Sebab, hal itu hanya menawarkan kenikmatan sesaat dan merugikan masyarakat daerah dalam jangka panjang.

"Dengan segala hormat kepada pemilih, please, pilih mereka yang paling baik. Jangan peduli dengan politik uang, karena itu sementara saja. Toh, kita tidak akan sejahtera dari politik uang itu hanya sesaat," kata Saut kepada Kompas.com, Senin (26/6/2018) malam.

Saut meminta masyarakat untuk mencari dan mempelajari informasi seputar calon dengan rinci. Masyarakat harus memeriksa dan membandingkan rekam jejak, visi, misi, sikap, hingga program kerja para kandidat.

"Jangan pernah mau masuk dalam jebakan politik uang yang bakal tidak menyejahterakan apalagi menggembirakan," ujar dia.

Seperti yang diketahui, Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan di 171 daerah. Adapun proses pemungutan suara akan dilakukan pada Rabu 27 Juni 2018.

Kompas TV Tim Litbang Kompas Korwil Surabaya melaksanakan persiapan akhir jelang pelaksanaan quick count atau hitung cepat suara di Pilkada Jawa Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com