Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenko Polhukam Kirim Tim Pemantau Saat Pilkada Serentak 2018

Kompas.com - 25/06/2018, 16:20 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Deputi III pada Deputi I Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedi Rustendi menyatakan, pihaknya akan mengirim tim pemantau untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2018.

Kemenko Polhukam ingin memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah pada 27 Juni 2018 berjalan aman dan damai.

"Desk Pilkada (Kemenko Polhukam) mengirim tim pemantau di 17 provinsi dan 10 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak berdasarkan titik rawan," ujar Tedi, dalam diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Dalam pembentukan tim pemantau tersebut, kata Tedi, Kemenko Polhukam akan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait.

Baca juga: Pilkada Serentak, KPK Ingatkan Masyarakat Tak Pilih Calon yang Bermain Politik Uang

Ia menyebutkan, 17 provinsi tersebut antara lain, Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Riau, Lampung, Bali, dan Jawa Tengah.

Selain itu, tim pemantau juga akan dibentuk di 10 kabupaten atau kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018.

Adapun kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Magelang, Kota Padang, Kabupaten Sampang, Kota Jambi, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Langkat, Kota Tangerang, Kota Bogor, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Empat Lawang.

Baca juga: Tak Liburkan Karyawan pada Pilkada 27 Juni, Perusahaan Bakal Kena Sanksi

Lebih lanjut, Tedi menuturkan, dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, pemerintah pusat memberikan perhatian pada potensi kerawanan.

"Sinergitas pemerintah, dengan penyelenggara pilkada seperti KPU, Bawaslu, koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta kesiapan Polri dan TNI mengantisipasi kerawanan yang berpotensi timbul selama pilkada," kata dia.

Turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini antara lain Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Kabiro Teknis dan Humas KPU RI Nursyarifah, Kabiro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, serta Kepala Bagian Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Harimurti Wicaksono.

Kompas TV Pilkada Serentak 2018 di 171 wilayah sudah memasuki masa tenang hingga pemungutan suara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com