Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PPP: Lulung Mengundurkan Diri Dulu, Baru Berkoar-koar Pindah Partai

Kompas.com - 19/06/2018, 21:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi mengatakan, rencana Abraham Lunggana alias Haji Lulung hengkang dari PPP ke partai politik lain sebenarnya bukanlah hal yang baru.

"Apabila Lulung pindah partai, sebenarnya juga bukan sesuatu yang baru, karena itu cuma pengulangan sejarah saja," ujar Baidowi melalui pesan singkat, Selasa (19/6/2018).

Sebab, sebelum menjadi kader PPP, Lulung diketahui pernah menjadi calon legislatif dari partai politik lain dalam Pilkada 2004. Sayangnya, ia tak terpilih.

Baca juga: Lulung Pastikan Dirinya akan Bergabung dengan PAN

Ketika ia masuk menjadi kader PPP, Lulung malah terpilih menjadi anggota legislatif dalam Pilkada 2009.

Saat menjadi kader PPP, kariernya justru moncer. Ia menjadi pimpinan DPRD DKI Jakarta melalui PPP.

Oleh sebab itu, Baidowi berpendapat, apabila Lulung benar-benar ingin pindah ke partai politik lain, maka lebih baik segera mengundurkan diri terlebih dahulu dari PPP.

"Jika memang dia berjiwa ksatria, ya hendaknya mengundurkan diri, tidak berkoar-koar menggunakan fasilitas pimpinan DPRD yang didapatkannya melalui PPP. Dalam konteks ini, seharusnya keluar dulu, baru bicara pindah ke partai politik lain," ujar Baidowi.

Baca juga: Wasekjen: Lulung Hanya Cari Pembenaran untuk Hengkang dari PPP

Ia merujuk ke sejumlah tokoh yang hengkang dari partai politik satu ke partai politik lain.

"Sebagiknya gentle seperti yang dilakukan Akbar Faizal ketika pindah dari Hanura ke Nasdem. Begitu pun Titiek Soeharto yang mundur dari Golkar sebelum pindah ke Partai Berkarya. Kenegaraan Lulung dipertaruhkan di sini, apakah berjiwa besar dan negarawan atau tidak," lanjut dia.

Lulung sebelumnya membenarkan kabar dirinya akan bergabung ke Partai Amanat Nasional.

Lulung mengatakan kepindahannya ini dikarenakan ia kecewa terhadap PPP yang tidak memberinya posisi.

"Saya nggak ada tempat di PPP. Jadi gini, PPP itu kan waktu itu kan dukung Ahok. Saya tidak dukung Ahok makanya saya dipecat oleh PPP (sebagai Ketua DPW DKI). Nah, sekarang harusnya kan sudah selesai Pilkada, direkonsiliasi," kata Lulung ditemui di Jakarta Timur, Senin (18/6/2018).

Lulung menyebut intrik Pilkada DKI yang didahului dengan dualisme di tubuh PPP harusnya sudah selesai.

Ia merasa, harusnya posisinya sebagai pimpinan di DPD DKI Jakarta dikembalikan. Ia masih ingin tetap di DPD demi menjaga suara PPP dan 10 kursinya di DPRD.

"Kalau sekarang saya nggak diberikan ya sudah. Saya cari jalan sendiri," ujar Lulung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com