Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi IX DPR Soroti Gaji Tenaga Honorer di Bawah UMR

Kompas.com - 04/06/2018, 18:29 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menyoroti gaji tenaga honorer yang masih cenderung rendah. Bahkan, gaji tenaga honorer masih di bawah upah minimum regional (UMR).

"Sangat memprihatinkan tenaga honorer, honor rata-rata Rp 150.000 sampai mungkin Rp 400.000. Itu di bawah UMR," kata Dede di Gedung DPR/MPR RI, Senin (4/6/2018).

Dede menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, gaji minimal pekerja haruslah sesuai dengan UMR. Apalagi, tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah bekerja untuk negara.

"Tentu ini sudah tidak pas, tidak benar," ucap Dede.

Oleh karena itu, imbuh dia, sebagai warga negara yang taat kepada undang-undang, maka setiap pekerja harus memperoleh hak kesejahteraan yang layak, sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Ini termasuk tenaga honorer yang bekerja untuk negara.

Baca juga: "Sebaiknya Guru Honorer Diberi THR, Terutama yang Mengabdi Bertahun-tahun"

Permasalahan semacam ini, imbuh Dede, harus segera diselesaikan. Pasalnya, hal ini menyangkut kesejahteraan tenaga honorer yang jumlahnya sangat banyak.

Menurut Dede, pemerintah pun harus menjadikan persoalan kesejahteraan tenaga honorer sebagai prioritas. Sebab, ini menjadi cerminan dukungan pemerintah terhadap sektor sumber daya manusia (SDM).

"Jika pemerintah memiliki sikap untuk memberikan dukungan kepada SDM, apakah itu pendidikan, kesejahteraan, ataupun peningkatan status, kompetensi, saya pikir ini bisa mendorong bangsa kita bergerak," kata Dede.

Kompas TV Tak hanya soal tunjangan, Fadli Zon juga menyoroti tenaga honorer yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com