Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penggerebekan di Universitas Riau, Polri Tegaskan Berhak Masuk Kampus jika Ada Ancaman

Kompas.com - 04/06/2018, 10:25 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri masih melakukan penyelidikan mengenai alasan dipilihnya kampus sebagai tempat untuk menyimpan bom dan bahan peledak di Riau.

Seperti diketahui, Densus 88 menemukan bom pipa siap ledak, bahan peledak, hingga granat tangan saat melakukan penggeledahan di Kampus Universitas Riau, akhir pekan lalu.

"Sebenarnya (kampus) bukan zona terbatas (polisi), ini masih wilayah RI kan," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Minggu (3/6/2018).

Polri, kata Setyo, belum bisa memastikan alasan terduga teroris menggunakan kampus untuk menyimpan bom dan bahan peledak.

"Nanti ya kami mungkin tunggu dari hasil penyidikan apa pengakuan yang diamankan oleh Densus," kata dia.

Baca juga: Jawab Kritik Fahri Hamzah, Polri Sebut Tak Mungkin Bom Siap Ledak Dilawan Tongkat

Meski begitu, menurut Setyo, penggeledahan yang dilakukan Densus 88 lengkap dengan senjata laras panjang sudah seusai dengan prosedur yang ada. Hal ini menyusul informasi adanya bom dan bahan peledak di Gedung Gelanggang Mahasiswa Universitas Riau.

Informasi itu terbukti. Dalam penggeledahan, Densus 88 menemukan bom pipa yang siap meledak. Selain itu terdapat juga beberapa bahan peledak, senapan angin hingga granat tangan.

"Jadi bagaimana SOP-nya membawa senjata panjang (masa) yang masuk harus ganti pakai tongkat polisi misalnya, sementara bom nya sudah siap," kata Setyo.

Kompas TV Polisi mengatakan 3 orang terduga teroris di kampus Universitas Riau.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com