Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT Sebut Idealnya Narapidana Terorisme Terkonsentrasi dalam 1 Lapas

Kompas.com - 31/05/2018, 16:24 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyoroti masih tersebarnya penempatan narapidana (napi) terorisme di lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia.

"Belum bisa semua tertampung di Nusakambangan. Ada 113 lapas di selururuh Indonesia yang masih menempatkan napi terorisme," kata Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (31/5/2018).

Suhardi menuturkan, tersebarnya napi terorisme di lebih dari 100 lapas tersebut menimbulkan sejumlah tantangan dan risiko.

Baca juga: BNPT: Ada 289 Narapidana Terorisme yang Tersebar di 113 Lapas

Pertama adalah dari sisi pengamanan yang tidak terpusat. Selain itu, konsekuensinya adalah banyak orang yang bisa terinfilterasi paham radikal, termasuk yang bukan napi terorisme.

Oleh karena itu, yang paling ideal adalah menempatkan narapidana terorisme dalam satu lapas.

"Sedang kita pikirkan bersama (bagaimana agar napi terorisme) terkonsentrasi di satu tempat saja," ujar Suhardi.

Terkait penanggulangan tindak pidana terorisme, Suhardi menyatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Salah satu aspek dalam kerja sama tersebut adalah melatih para sipir yang menangani napi terorisme.

"Kerja sama ini menyiapkan para sipir yang terpilih, yang tahan banting," jelas Suhardi.

Baca juga: Bangun Kerja Sama dengan BNPT, Kemenkumham Akan Beri Data Perlintasan WNI dan WNA

Ia menyatakan, para sipir pun bakal dilengkapi dengan perlengkapan memadai. Dengan demikian, mereka bisa memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menghadapi napi terorisme.

Kemenkumham sendiri saat ini tengah membangun lapas super maximum security atau lapas dengan level pengamanan maksimal di Karanganyar, Nusakambangan.

Lapas dengan pengamanan superketat khusus untuk napi terorisme tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Kompas TV Dinilai masih rawan dari terorisme Nusa Tenggara Barat menjadi sorotan TNI dan Polri dalam penanganan keamanan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com