Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Rutan, Polri Juga Usul ke Jokowi Tambah Lapas "Maximum Security"

Kompas.com - 22/05/2018, 18:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak hanya mengusulkan pembangunan rumah tahanan maksimum security baru di daerah Cikeas, Polri juga mengusulkan penambahan lembaga pemasyarakatan dengan level pengamanan maksimal (maximum security) untuk narapidana kasus terorisme kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya mengajukan usul juga untuk penambahan Lapas dengan maximum security," ujar Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

"Karena nanti, kalau ada penegakkan hukum, tentu akan berujung pada kesediaan Lapas maximum security," lanjut dia.

Tito tidak menjelaskan lebih rinci soal apakah penambahan yang dimaksud adalah pembangunan gedung Lapas baru atau cukup memanfaatkan bangunan Lapas yang sudah ada.

Di Lapas dengan level pengamanan maksimal itu, para narapidana kasus terorisme akan diperlakukan khusus. Salah satunya yakni pembatasan komunikasi antarnarapidana dan penerapan program deradikalisasi.

"Karena treatment-nya tidak boleh sama dengan napi lainnya. Nanti kalau tidak napi lain akan terpengaruh," ujar Tito.

Sebab, Polri pernah memiliki pengalaman kasus terorisme yang direncanakan dari sel penjara, yakni pelatihan militer ilegal para teroris di Jalin Jantho, Aceh, 2009 silam.

"Kami pernah punya pengalaman kasus pelatihan militer terorisme ilegal di Aceh dikoordinir, dibicarakan dan direncanakan di Lapas Cipinang oleh Abu Bakar Baasyir, Aman Abdurrahman dan Raden Iwan Kurniawan dari tiga kelompok berbeda," lanjut Tito.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membangun rumah tahanan maximum security di Pusat Latihan Multifungsi Polri di daerah Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.

Baca juga: Kapolri Usul ke Jokowi Bangun Rutan Maximum Security di Cikeas

Rumah tahanan maximum security itu akan menggantikan Rumah tahanan Cabang Salemba yang ada di Markas Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok.

"Kami mengajukan usul agar (dibangun) Rutan cabang Salemba di Cikeas. Karena di situ ada markas satu resimen Brimob. Tapi itu dikelola oleh kepolisian menggantikan Rutan Mako Brimob" ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

"Sementara, (Rutan) yang di Mako Brimob sudah tidak kita pakai lagi karena memang tidak layak untuk maximum security bagi tersangka atau terdakwa terorisme," lanjut dia.

Kompas TV Diprediksi rombongan 58 tahanan terorisme yang dipindahkan akan tiba Minggu sore ini di Rutan Gunung Sindur.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com