Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Umumkan Cawapres Setelah Jokowi, Ini Respons PDI-P

Kompas.com - 18/05/2018, 14:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno menganggap aneh pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa soal calon presiden Prabowo Subianto yang baru akan mengumumkan calon wakil presidennya setelah Presiden Joko Widodo mendeklarasikan pendampingnya.

Menurut dia, sebagai petahana, semestinya Jokowi lah yang menunggu Prabowo mendeklarasikan cawapres lebih dulu.

"Apa enggak kebalik? Kalau dalam permainan catur, juara bertahan bisa memilih bidak putih atau bidak hitamnya. Kalau dalam pertandingan tenis internasional, atau sepakbola, juara bertahan mendapat tempat kehormatan, tidak bertanding dalam kualifikasi," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

"Jadi artinya mestinya challanger ini yang menentukan pasangan calonnya lebih dulu," lanjut dia.

Ia pun mempersilakan Gerindra lebih dulu mendeklarasikan cawapres Prabowo jika memang sudah memenuhi persyaratan Presidential Threshold sebesar 20 persen.

Sebab, saat ini, koalisi pengusung Jokowi yang terdiri dari lima partai politik di DPR sudah memenuhi persyaratan Presidential Threshold.

Baca juga: Prabowo Umumkan Cawapres Setelah Jokowi Deklarasi Pendampingnya

"Silakan itu sebabnya pidato ketum Megawati di apel siaga Solo jelas sekali. Silakan kalau ada yang deklarasikan," ujar Hendrawan.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaedi Mahesa menyatakan ketua umumnya Prabowo Subianto akan mendeklarasikan cawapres setelah Presiden Joko Widodo melakukannya.

"Kan jelas dari statement Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo akan mendeklarasikan setelah Pak Jokowi mendeklarasikan wapresnya. Kalau saya sih acuannya kata Pak Prabowo," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Kompas TV Partai Gerindra mengapresiasi usulan PKS yang mengajukan 9 nama calon wakil presiden pendapamping Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com