Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Pemuda Hindu Curhat soal Data BPS yang Tidak Akurat

Kompas.com - 18/05/2018, 13:45 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Sharma Indonesia (KMHDI) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Dalam kesempatan itu, Peradah dan KHMDI menyampaikan kekecewaan karena data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah penduduk umat Hindu tidak akurat.

"Kami sampaikan permasalahan internal umat hindu, khususnya kekecewaan kami data umat di BPS jauh sekali dibandingkan real di lapangan," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradah Sures Kumar usai pertemuan dengan Jokowi.

Baca juga: Sebanyak 811 Narapidana Beragama Hindu Dapat Remisi Saat Nyepi

Menurut Sures, data BPS saat ini menunjukkan bahwa umat Hindu di seluruh Indonesia berjumlah 4.061.200. Sementara, berdasarkan data Peradah, umat hindu saat ini kurang lebih berjumlah 11 juta.

"Enam juta lari kemana? Pak Presiden sedikit terkejut kita sampaikan dara tersbeut," kata Sures.

Sures mengatakan, Presiden Jokowi berjanji untuk segera meneruskan aduan Peradah tersebut. Kepala Negara akan meminta jajarannya untuk mengecek langsung ke BPS.

"Mudah-mudahan cepat direspons BPS agar tak terlalu jomplang sekali," kata dia.

Baca juga: Menengok Jejak Peninggalan Hindu dan Islam yang Berdampingan di Garut

Dalam kesempatan tersebut, Peradah dan KHMDI juga mengundang Jokowi untuk hadir dalam kongres yang akan mereka gelar.

KHMDI akan menggelar kongres pada akhir Agustus di Yogyakarta, sementara Peradah akan menggelar kongres di Palangkaraya pada November.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, Jokowi menyampaikan kesediannya untuk hadir dalam kongres itu.

"Kita bersyukur Bapak Presiden menyanggupi akan menghadiri kedua undangan itu," kata Lukman.

Kompas TV Dalam sambutannya, presiden menegaskan, perbedaan dan keragaman bukan penghalang untuk hidup saling menghormati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com